Privatisasi Lahan Kawasan Pantai Makin Marak, Pemkab Waspadai Investor Yang Hanya Bermain Tanah

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Tidak bisa dipungkiri, boomingnya pariwisata Gunungkidul menarik minat banyak investor untuk turut masuk dan mengembangkan kawasan pantai selatan yang memang selama ini menjadi primadona. Hal ini tentu saja berdampak positif dengan melambungnya harga tanah di kawasan tersebut. Namun yang saat ini tengah menjadi perhatian adalah, massifnya para investor yang hampir semuanya berasal dari luar daerah tersebut dalam memborong lahan di kawasan pantai. Jika terjadi pembiaran seperti yang selama ini terjadi, dikhawatirkan seluruh lahan terutama yang berada dekat dengan kawasan pantai dikuasai oleh investor sehingga kemungkinan yang terjadi adalah privatisasi pantai.

Sebagai bahan jualan pariwisata, upaya privatisasi pantai memang sangat menguntungkan. Akan ada banyak sekali wisatawan yang rela membayar mahal untuk dapat menikmati sensasi pantai pribadi. Saat ini, di sejumlah tempat, para pemilik baru di lahan kawasan pantai memang mulai memasang portal di lahan mereka.

Sekretaris Daerah (Sekda) Gunungkidul, Drajad Ruswandono mengakui perihal adanya pembelian lahan besar-besaran di kawasan pantai. Menurut Drajad, pembelian lahan ini telah terjadi sejak lama dan sebagian dilakukan oleh investor luar daerah.

“Ini sudah terjadi sejak 10 tahun yang lalu ketika harga tanah di sana masih berkisar 20 sampai 50 ribu per meternya. Rata-rata yang dibeli adalah bukit-bukit dengan view pantai,” kata Drajad ketika ditemui pidjar-com-525357.hostingersite.com beberapa waktu lalu.

Menurut Drajad, lantaran merupakan hak pribadi para pemilik lahan, masuknya investor yang melakukan pembelian besar-besaran di kawasan pantai sulit untuk sepenuhnya dikendalikan. Pemerintah dalam hal ini hanya sebatas memberikan himbauan saja kepada para pemilik agar tidak tergesa-gesa melakukan penjualan lahan pantai. Namun apabila kemudian harga yang ditawarkan sangat menggiurkan seperti yang saat ini terjadi, besar kemungkinan warga merelakan tanahnya dibeli oleh investor dengan harga tinggi.

Pemkab Gunungkidul sendiri disebut Drajad tidak anti terhadap masuknya investor. Menurutnya, dalam pengembangan pariwisata tidak bisa sepenuhnya mengandalkan pemerintah. Ia menganggap pariwisata Gunungkidul tidak mungkin berkembang tanpa dukungan dari pelaku usaha.

“Tapi pengendalian tentu diperlukan. Ini kita sedang memetakan akan seperti apa dan bagaimana,” beber Drajad.

Pada prinsipnya, ia sangat mendorong para pelaku usaha untuk membangun kawasan wisata sehingga muaranya nanti meningkatkan length of stay wisatawan di Gunungkidul yang saat ini sangat pendek dan tidak maksimal. Dengan masa tinggal yang lebih lama, ia meyakini akan ada kebangkitan ekonomi masyarakat. Dengan tinggal lebih lama, wisatawan akan lebih banyak menghabiskan uang di Gunungkidul sehingga roda perekonomian masyarakat bisa ikut berputar.

“Salah satu yang selalu kita minta adalah penyertaan tenaga lokal dalam kawasan pariwisata yang akan dibangun oleh investor. Ini selalu kita tanyakan ketika paparan para investor yang ingin masuk ke Gunungkidul,” tandas dia.

Untuk itulah, pihaknya sangat mewaspadai masuknya para investor yang hanya ingin bermain tanah di Gunungkidul. Investor model seperti ini hanya mengeluarkan modal untuk membeli lahan dan dibiarkan selama beberapa waktu sebelum nantinya dijual ke investor lainnya. Adanya investor yang hanya bermain tanah seperti ini tentunya tidak akan membangun pariwisata dan berdampak kepada masyarakat.