Standar Kesehatan Jadi Sorotan, Puluhan Dapur Makan Bergizi Gratis di Gunungkidul Ditutup

Wonosari, (pidjar.com)– Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk menutup puluhan dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gunungkidul. Adapun penutupan yang bersifat sementara ini meliputi puluhan dapur yang tersebar secara merata di belasan kapanewon di Gunungkidul. Penutupan operasional ini dilakukan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026 yang mengharuskan setiap dapur memenuhi standar kesehatan, sanitasi, serta kelengkapan fasilitas pendukung.

Komandan Kodim 0730/Gunungkidul, Alfian Yudha Praniawan, membenarkan adanya surat pemberhentian operasional sementara terhadap sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Gunungkidul.

“Benar, ada surat pemberhentian operasional sementara untuk puluhan dapur SPPG. Namun terkait jumlah total yang dihentikan di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul, saat ini masih kami pastikan kembali kevalidan datanya,” kata Alfian, Kamis, (12/03/2026).

Ia menjelaskan, penghentian sementara operasional dilakukan karena beberapa dapur belum memenuhi persyaratan utama. Seperti belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan setempat. Selain itu, sebagian dapur juga belum dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang menjadi syarat penting dalam pengelolaan dapur skala besar.

Menurutnya, standar tersebut wajib dipenuhi agar makanan yang diproduksi benar-benar aman dan layak dikonsumsi oleh para penerima manfaat program.

“Program ini menyangkut kesehatan masyarakat, sehingga aspek kebersihan, sanitasi, dan tata kelola dapur harus dipastikan sesuai standar. Karena itu, dapur yang belum memenuhi persyaratan diminta untuk melengkapi terlebih dahulu sebelum kembali beroperasi,” jelasnya.

Lebih lanjut Alfian menambahkan, selain aspek sanitasi dan pengolahan limbah, dalam petunjuk teknis juga diatur mengenai fasilitas tempat tinggal bagi sejumlah personel pengawas di dapur SPPG. Fasilitas tersebut diperuntukkan bagi Kepala SPPG, Pengawas Gizi, serta Pengawas Keuangan.

“Dalam ketentuan yang ada, juga harus tersedia tempat tinggal untuk Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan. Hal ini bertujuan agar pengawasan terhadap operasional dapur dapat berjalan maksimal,” ungkapnya.

Ia menegaskan, penghentian operasional ini bersifat sementara dan bukan berarti program dihentikan secara permanen. Pihak pengelola dapur masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

“SPPG yang saat ini dihentikan sementara tetap bisa mengajukan permohonan pencabutan pemberhentian operasional setelah semua persyaratan dipenuhi. Misalnya dengan mendaftarkan SLHS ke Dinas Kesehatan setempat dan membangun IPAL sesuai ketentuan,” terangnya.

Setelah persyaratan tersebut dipenuhi, pengelola dapur diwajibkan melampirkan bukti pendaftaran SLHS dari Dinas Kesehatan kepada Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi.

“Jika seluruh persyaratan sudah terpenuhi dan administrasinya lengkap, maka operasional dapur bisa diajukan kembali untuk dibuka,” tambahnya.

Sementara itu, pihak terkait masih melakukan pendataan untuk memastikan jumlah pasti dapur SPPG yang terdampak penghentian operasional sementara di Kabupaten Gunungkidul. Verifikasi dilakukan agar kebijakan penataan program dapat berjalan tepat sasaran tanpa mengganggu keberlanjutan program makan bergizi bagi masyarakat.

“Data sementara memang ada puluhan, ini sedang dilakukan proses pendataan,” pungkas dia.