Tingkat Kerawanan Pemilu di Gunungkidul Tertinggi Nomor 2 se-DIY

Wonosari,(pidjar.com)–Demi menciptakan iklim kondusif dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang akan digelar pada tahun 2019 mendatang, sejumlah politisi, instansi terkait hingga aparat keamanan kompak menggelar Deklarasi Pemilu Damai. Bertempat di Bangsal Sewoko Projo, puluhan calon legislatif, pejabat pemerintah daerah, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu serta seluruh lapisan masyarakat yang terlibat dalam hajatan demokrasi terbesar di Indonesia mengikuti dalam deklarasi yang berlangsung pada Jumat (09/11/2018) siang tadi. Deklarasi damai ini sangat penting untuk menegaskan komitmen para peserta Pemilu dalam menciptakan Pemilu damai di Gunungkidul. Peta kerawanan di Gunungkidul sendiri cukup tinggi lantaran menduduki peringkat kedua paling rawan di bawah Kabupaten Sleman.

Belasan partai serta tim sukses calon presiden yang akan bertarung dalam memperebutkan suara dari rakyat secara serempak dan satu suara mengikrarkan deklarasi pemilu damai. Selain menyampaikan isi deklarasi secara serempak, perwakilan dari masing-masing partai juga menandatangani nota kesepakatan yang telah disediakan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul Ahmadi Ruslan Hani menyatakan, deklarasi ini sangat perlu dilakukan untuk menciptakan iklim politik yang adem ayem tanpa ada gejolak yang terjadi. Secara teknis, beberapa tahapan Pemilu 2019 memang telah terselesaikan. Saat ini sendiri telah memasuki tahapan kampanye.

Disadari oleh jajaran KPU bahwa pada tahapan ini merupakan tahapan yang sangat krusial dan rawan akan terjadinya konflik. Sengketa sangat mungkin terjadi di kalangan tim pemenangan, peserta atau masyarakat umum mengingat sengitnya persaingan yang terjadi. Dalam tahapan ini hampir setara tingkat kerawanannya saat terselenggaranya pencoblosan. Sebagaimana diketahui dari data di tingkat provinsi, DIY merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi.

“DIY memiliki tingkat kerawanan 52 persen, yakni di bawah daerah luar Jawa. Kemudian untuk Gunungkidul berada di nomor 2 tepat di bawah Kabupaten Sleman untuk tingkat kerawanannya,” papar Ahmadi Ruslan Hani, ketika ditemui di sela-sela acara.

Dengan adanya deklarasi semacam ini, ia berharap kesadaran dari masing-masing partai maupun calon legislatif untuk menyelenggarakan pemilu yang adem ayem. Tidak menggunakan unsur SARA, money politik maupun menyebar luaskan isu hoax yang dapat menyebabkan polemik di kalangan masyarakat maupun tingkatan lainnya.

“Etika berpolitik yang baiklah yang harus diterapkan. Ini menjadi kunci terwujudnya Pemilu dalami di Gunungkidul,” imbuh dia.

Perwakilan Parpol menandatangani komitmen deklarasi Pemilu damai di Gunungkidul

Disinggung mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh para caleg, hingga saat ini pihak KPU maupun Bawaslu belum mendapat laporan dari masyarakat. Jika sekiranya terdapat unsur pelanggaran, tentu akan dilakukan upaya pengusutan hingga dilakukan penindakan termasuk diantaranya adalah dibawa ke ranah hukum sebagaimana mestinya. Dimisalkan, menyebarkan isu hoax maka akan dijetat UU ITE, atau tindak pidana lainnya.

Koordinasi dengan lintas sektoral dan penegak hukum lainnya juga terus dilakukan. Jika sekiranya terdapat temuan dan laporan berkaitan dengan pelanggaran akannsegera dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Sejauh ini belum ada laporan. Mudah-mudahan kedepan tetap lancar, dan dalam kondisi yang sejuk,” tambah dia.

Sementara itu, Bupati Gunungkidul, Hj. Badingah, S.Sos mengapresiasi kesiapan seluruh pihak terkait untuk menyelenggarakan Pemilu yang sesuai dengan asas yang berlaku. Ia berharap meski terdapat beberapa kerikil-kerikil permasalahan, dari caleg, tim pendukung dan lainnya dapat menyikapinya dengan bijak.