Wawasan Kebangsaan dan Jati Diri Bangsa Mulai Memudar, Penghidupan Kembali Mata Pelajaran PMP Dinilai Sangat Krusial

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) baru-baru ini tengah melakukan pembahasan terkait akan dihidupkannya kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Wacana ini telah ramai diperbincangkan dengan tujuan untuk memupuk kembali pemahaman yang luas mengenai moral dan Pancasila pada kaum muda dan masyarakat yang saat ini mulai terkikis.

PMP sendiri merupakan mata pelajaran yang begitu ditekankan pada masa Orde Baru. Namun seiring berkembangnya jaman dan pandangan masyarakat, mata pelajaran tersebut kemudian diganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Namun ternyata, dalam mata pelajaran ini, banyak kalangan menilai bahwa moral Pancasila kurang ditekankan sehingga kepribadian dan pengetahuan masyarakat mengenai Pancasila mulai melemah.

Terlebih pada kawula muda, moral dan pengamalan nilai Pancasila jauh dari kata baik. Sopan satun dan beberapa aspek lainnya mulai ditinggalkan dan perilaku keseharian mereka justru meniru dari kebiasaan luar yang bukan mencerminkan nilai, budaya serta jati diri dari warga Indonesia. Berlatarbelakang hal ini maka kemudian pemerintah mulai menggagas sebuah wacana untuk menghidupkan kembali mata pelajaran PMP.

Sekretaris Kantor Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Gunungkidul, Yuda Haryanto mengatakan, pihaknya sangat mendukung jika nantinya mata pelajaran PMP kembali dihidupkan. Pemahaman moral Pancasila disebutnya sangat perlu ditekankan kembali pada masyarakat umum dan khususnya kaum muda. PMP bisa menjadi pondasi serta bekal dalam mempertahankan kondisi dan jati diri bangsa. Selain itu, mata pelajaran PMP juga bisa digunakan sebagai alat penangkal radikalisme yang perlahan mulai masuk dan menyasar masyarakat.

“Pendidikan Moral Pancasila sangat perlu ditekankan sebagai pondasi menangkal paham radikalisme. Pemahaman masyarakat juga harus luas, jangan sampai mudah terpengaruh. Jati diri perlu kita pertahankan,” papar Yuda Haryanto, Kamis (29/11/2018).

Adapun dari Kesbangpol Gunungkidul sendiri memiliki agenda rutin menyasar masyarakat muntuk memberikan Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Pihaknya ingin menggiring pandangan masyarakat lebih luas dan tetap mempertahankan moral serta segala bentuk aktifitas dengan dilandasi nilai Pancasila. Ia justru berharap jika program dari ini dapat segera terealisasi, sehingga dari semua instansi dapat bekerjasama dalam satu arah menjadikan masyarakat yang berkualitas dan berpendidikan kebangsaan.

“Dikatakan mendesak memang iya, sangat perlu. Kondisi sekarang secara penilaian pribadi moral mulai terkisis,” imbuh dia.

Menurut Yuda, jika nantinya program ini benar terealisasi tentu dari Dinas Pendidikan pun juga harus siap dalam sumber daya manusianya (pengajar). Agar nantinya dalam memberikan pemahaman pada anak muda, tidaklah setengah-setengah. Meski saat ini sudah ada Pendidikan Kewarganegaraan, namun demikian untuk pemahanan Pancasila sepertinya porsinya pembahasan masih kurang maksimal.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, Bahron Rosyid mengungkapkan jika nantinya wacana dari pemerintah pusat ini benar terealisasi, pihaknya sangat siap melakukakannya. Dari sektor sumber daya manusia (pengajar), ia mengklaim sangat semuanya sudah sangat cukup dalam menjalankan program menghidupkan kembali Pendidikan Moral Pancasila.

“Masih wacana dari pemerintah pusat, belum sampai ke daerah. Bagaimanapun keputusannya nanti tentu semaksimal mungkin akan ikut berkontribusi dalam penerapannya,” ucap Bahron Rosyid.

Bahron membeberkan, sebenarnya sekarang ini terdapat mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dianggap telah membahas sejumlah pilar, diantaranya Pancasila, UUD 1945, UU dan Kewarganegaraan yang dalam pembahasannya disatukan.

“Yang jelas kita siap dengan apapun keputusan dari pemerintah,” pungkasnya.