Anggaran BTT Disiapkan 5 Miliar, Bisa Diakses Untuk Tangani Bencana

Wonosari,(pidjar.com)–Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyiapkan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT). Anggaran ini nantinya diproyeksikan untuk pembiayaan program-program yang mendesak dan belum teranggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) organisasi perangkat daerah (OPD) maupun penopang pembiayaan utama. Penganggaran BTT ini menjadi cukup penting lantaran sejak beberapa waktu terakhir ini, cuaca memang tidak bersahabat dan mengakibatkan bencana di berbagai titik.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono mengatakan, pemerintah di tahun 2026 mengalokasikan anggaran BTT sebesar Rp 5 miliar. Anggaran ini nantinya dapat diakses sewaktu-waktu jika dalam kondisi darurat dan membutuhkan anggaran lebih. Salah satunya adalah untuk merespon penanganan bencana alam yang terjadi di daerah.

“Tidak setiap kegiatan bisa menggunakan BTT, memang harus selektif dan sangat mendesak. Selama ini ya bencana itu yang kita cover karena kegiatan lain sudah teranggarkan pada DPA OPD Teknis,” jelas Putro Sapto.

Meski anggaran tersebut dapat diakses seaktu-waktu, namun nantinya tetap harus memenuhi ketentuan yang berlaku, mendesak dan krusial. Jika dinilai tidak masuk kriteria, program tidak akan bisa mengakses BTT.

“Secara teknis nanti untuk pemanfaatan BTT harus usulan OPD teknis setelah melakukan survey lapangan dan mengindentifikasi hal-hal yang perlu ditangani segera sekaligus menghitung kebutuhan anggarannya,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul, Purwono mengatakan cuaca ekstrem tengah terjadi di Gunungkidul. Dampaknya, selama 2 hari ini banyak terjadi pohon tunbang, tanah longsor, dan banjir di wilayah Gunungkidul.

Berdasarkan data yang ada, Selasa (17/2) terjadi banjir di 9 lokasi dan tanah longsor di 37 lokasi baik longsor kecil, sedang hingga parah. Kemudian di Rabu (18/2) tercatat sedikitnya 27 kejadian, mulai dari pohon tumbang menimpa rumah warga, jaringan listrik dan internet, hingga menutup akses jalan.

Selain itu, bencana tanah longsor tercatat di sedikitnya 12 titik, terutama di wilayah Gedangsari dan Nglipar. Longsor menutup akses jalan, merusak rumah warga, serta mengancam talud dan jalan.

Wilayah terdampak longsor antara lain Kalurahan Hargomulyo, Gedangsari, yang mengalami beberapa titik longsor di Suruh, Pace B, Jetis, hingga Jatibungkus. Selain itu, longsor juga terjadi di Pilangrejo, Nglipar, dengan kerusakan kategori sedang setelah material longsor menimpa bagian rumah warga.

“Saat ini kerjabakti oleh TNI Polri, TRC BPBD, Tagana, warga dan tim gabungan masih tetap dilakukan,” ucap Purwono.

Lebih lanjut Purwono mengatakan, penanganan kebencanaan di 2026 ini BPBD Gunungkidul telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1.687.083.236. Anggaran tersebut digunakan untuk seluruh pembiayaan penanggulangan bencana baik saat bencana maupun pasca bencana dan gaji PPPK Paruh Waktu.

Jika nantinya dampak cuaca ekstrim meningkat dan meluas sehingga membutuhkan penanganan ekstra, tidak menutup kemungkinan BPBD akan mengakses BTT yang disiapkan oleh Pemkab Gunungkidul.

“Untuk penanganan kebencanaan yang terjadi belakangan ini masih menggunakan anggaran yang ada di BPBD,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sendiri sejak akhir Januari 2026 lalu telah menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi sampai dengan 31 Maret 2026 mendatang.