Bupati Sunaryanta Soroti Serapan Anggaran Yang Masih Rendah

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)– Serapan anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gunungkidul masih tergolong rendah yaitu baru 64,95 persen. Hal ini menjadi sorotan Bupati Gunungkidul Sunaryanta yang kemudian ditindak lanjuti dengan pertemuan agar masing-masing dapat mengejar realisasi atau serapan anggaran tersebut.

“Ada deviasi negatif antara 13 sampai 20 persen. Saat ini realisasi anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik baru 42,11 persen. Sedangkan realisasi Dana Keistimewaan (Danais) sudah di kisaran 72,52 persen,” kata Sunaryanta

Ia menekankan agar OPD yang serapannya masih rendah untuk segera memaksimalkan anggaran yang ada. . Langkah percepatan program kegiatan harus dilakukan, sehingga serapannya bisa maksimal hingga akhir tahun.

Sunaryanta meminta para OPD melakukan koordinasi pengendalian internal guna mengkaji kendala dalam pelaksanaan program. Kemudian memonitor dan mengevaluasi progres pelaksanaan program agar sesuai prosedur.

“Masih ada waktu hingga Desember 2022 untuk memaksimalkan serapan anggaran yang ada. Semoga semua OPD bisa menyesuaikan,” imbuh dia.

Berdasarkan data yang ada beberapa OPD yang serapannya tergolong rendah diantaranya, DPUPRKP yang baru teralisasi 55,70 persen dari anggaran 129,7 miliar, BKPPD baru teralisasi 40,05 persen dari anggaran sebesar 12,5 miliar. Kemudian DLH dari anggaran 17,2 miliar baru terserap 55,8 persen, Dinas Kesehatan dari anggaran 334,2 miliar baru terserap 62,95 persen, Kundha Kabudayaan dari anggaran 21 miliar baru teralisasi 65,3 persen. Selanjutnya Diskominfo dari anggaran 19 miliar baru terserap 62 persen, dan Dinas Pendidikan dari anggaran 654,9 miliar terserap 67,48 persen.

Kepala DPUPRKP Gunungkidul, Irawan Jatmiko tidak menampik jika serapam anggaran di dinas yang ia naungi masih tergolong sangat rendah yaitu baru 55,70 persen. Berbagai faktor memang mempengaruhi rendahnya serapan ini, namun bukan berarti kegiatan fisik maupun non fisik yang direncanakan oleh DPUPRKP tidak jalan.

“Ada beberapa hal yang mempengaruhi, salah satunya adalah ada 20 paket pekerjaan yang pemborongnya belum melakukan pengajuan uang muka,” ujarnya.

Sedangkan beberapa proyek pengerjaan adapula yang telah selesai namun dari pihak kontraktor belum melakukan pengajuan pembayaran. Padahal jika seharusnya pembayaran telah memasuki termin akhir, namun ada beberapa pengerjaan yang baru ditermin pertama.

“Secara teknis masih diseputaran itu, jadi bukan secara keseluruhan soal kinerja kita namun memang ada proses yang belum dilalui,” jelas Irawan Jatmiko.

Pihak dinas sendiri akan lebih insentif melakukan koordinasi dengan para pemborong ini untuk segera melakukan tahapan pencairan anggaran. Ia pun optimis sisa waktu yang ada sebelum pergantian tahun, proyek pembangunan telah selesai dan serapan anggaran juga maksimal.

Sementara itu, Kepala DLH Gunungkidul, Harry Sukmono mengatakan adanua perubahan dalam sistem membuat penyesuaian juga harus dilakukan. Hal ini membuat pelaksanaan program jadi lambat.

“Sesuai instruksi bupati, pelaksanaan program akan dievaluasi dan kami pantau,” ujar Harry.