Dapat Jatah Anggaran Danais 70 Miliar, Pemkab Fokuskan Penyelesaian Pembangunan Taman Budaya

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2019 ini mendapat kucuran dana keistimewaan atau yang telah beralih nama menjadi dana bantuan keuangan khusus (BKK) sebesar 70 miliar dari pemerintah. Sebagian besar dari dana puluhan miliar yang didapat dialokasikan untuk penyelesaian pembangunan Taman Budaya Gunungkidul di Desa Logandeng, Kecamatan Playen.

Kepala Dinas Kebudayaan Gunungkidul, Agus Kamtono mengungkapkan jika tahun 2019 ini OPDnya mendapat alokasi dana sebesar 70 miliar untuk berbagai kegiatan. Dari jumlah ini, sebesar 60 miliar nantinya akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan Taman Budaya yang tahun sebelumnya telah dilakukan pembangunan tahap pertama.

Ia mengakui, fokus utama pembangunan Taman Budaya ini agar nantinya bisa langsung digunakan. Dengan memfasilitasi kegiatan untuk para seniman dan pelestari budaya ini, diharapkan euforia kebudayaan bisa semakin ditingkatkan di Gunungkidul. Selain itu, kawasan Taman Budaya nantinya juga bisa memberikan sebuah tempat atau rest area bagi para wisatawan yang masuk ke Gunungkidul dan berbelanja produk lokal Bumi Handayani.

“Sementara ini masih difokuskan pada pembangunan Taman Budaya. Agar semua terfasilitasi lebih baik mudah-mudahan dapat segera terlaksana dan rampung,” kata Agus Kamtono, Jumat (22/02/2019).

Adapun sisa anggaran sebesar 10 miliar akan digunakan oleh jajaran pemerintah untuk menjalankan program-program lain. Sesuai dengan hasil evaluasi dan review dari sejumlah instansi dan pemangku kebijakan, dalam penggunaan dana keistimewaan tahun sebelumnya belum begitu mengarah pada program pendidikan dan pelatihan untuk memfasilitasi para penggerak seni, adat, budaya, dan tradisi.

Maka dari itu, berkaca pada pengalaman sebelumnya, pemerintah akan lebih menggalakkan adanya pendidikan dan pelatihan bagi kelompok atau individu yang mau mengembangkan dan melestarikan potensi kebudayaan yang dimiliki masing-masing daerah. Namun demikian, Agus menggaris bawahi bagi para pegiat kebudayaan juga harus dapat berdiri secara mandiri.

Dalam hal ini yang dimaksud adalah para kelompok memiliki kemantapan untuk lebih maju secara mandiri. Sehingga tidk begitu mengandalkan pemerintah agar selalu setiap saat memberikan stimulan atau arahan. Berkembangnya waktu inovasi dan kretifitas secara mandiri memang sangatlah dibutuhkan agar mereka bisa kemudian lebih produktif dalam hal karya maupun secara finansial.

“Perbaikan kualitas dan pengetahuan sangatlah diperlukan dalam pengembangan kebudayaan. Untuk itu kami akan memfasilitasi,” imbuhnya.

Beberapa waktu lalu pun dari Pemda DIY juga melakukan evaluasi, di mana penggunaan dana diminta untuk lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Sehingga beban pemerintah dalam menjalankan program tidaklah terlalu banyak. Untuk itu, dari Pemkab sendiri berusaha semaksimal mungkin dalam menekan penggunaan dana dan menganggarkan segala bentuk program. Bahkan ada pula program pemerintah yang terpaksa dihapuskan lantaran evaluasi itu.

Dana sebesar 10 miliar tersebut selain untuk pendidikan dan pelatihan melalui program-program rutin, juga digunakan untuk biaya operasional dan biaya lainnya. Selain itu tidak menutup kemungkinan digunakan untuk memberikan apresiasi bagi para pegiat seni, adat, tradisi, dan budaya yang memiliki kontribusi baik bagi Gunungkidul. Namun tentunya ada seleksi khusus yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten.

“Ada kriteria yang ditentukan. Kita lihat seberapa perannya dan apa yang telah diciptakan untuk Gunungkidul, pesaingnya memang beragam. Untuk apresiasi ini tidak hanya untuk pegiat Gunungkidul tapi dari luar pun bisa jika ada produk nyata yang diberikan,” tutupnya.