Fasilitas Publik Masih Belum Ramah, Kaum Disabilitas Keluhkan Sampai Harus Jumatan di Luar Masjid

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Komitmen pemerintah Gunungkidul untuk menjadikan daerah inklusi terus dikuatkan. Hal ini sebagai bentuk keperdulian pemerintah dan meningkatkan kesadaran khalayak mengenai pentingnya kesetaraan kewajiban dan pemenuhan hak terhadap kaum disabilitas. Selama beberapa tahun ini, pemenuhan hak terhadap kaum ini di Gunungkidul masih belum optimal. Seperti misalnya bahwa ternyata baru 2 desa yang telah menerapkan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan kaum disabilitas yakni Desa Plembutan dan Desa Rejosari. Selain itu juga ada beberapa hak yang belum layak sesuai dengan standar yang telah ditentukan, seperti misalnya sarana prasarana yang memadahi untuk menunjang aktifitas serta keterlibatan mereka di masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Pusat Pemberdayaan Disabilitas Mitra Sejahtera, Hardiyo. Ia mengeluhkan perihal masih banyaknya fasilitas publik masih belum maksimal dalam menunjang aktifitas kaum disabilitas. Hardiyo mencontohkan seperti saat di masjid, para penyandang disabilitas tidak memiliki ruang dalam beribadah. Banyak diantara kaum disabilitas yang harus menjalankan Sholat Jumat di luaran masjid.

“Sangat rentan memang kalau tidak ada tempat yang disediakan. Atau di beberapa gedung pemerintahan yang juga belum begitu maksimal membangun akses penunjang bagi kami,” imbuh dia.

Sementara untuk pemberdayaan sebenarnya sudah dirasakan namun memang belum seberapa. Masih ada masyarakat yang seolah membeda-bedakan kaum disabilitas dalam pemberdayaan. Ia menyebut perlu adanya kesadaran masyarakat tentunya agar penyetaraan pemenuhan kebutuhan, hak dan kewajiban tetap berjalan.

Di Gunungkidul sendiri terdapat 200 lebih kaum disabilitas yang telah ikut aktif dalam forum ini. Aktif dalam segala hal memperjuangkan apa yang benar-benar mereka butuhkan demi menunjang segala aktifitas. Jumlah secara menyeluruh kaum disabilitas sendiri yakni mencapai 8000 jiwa. Dari jumlah tersebut tentu belum sepenuhnya mereka mendapat perhatian dari lembaga atau pemerintah.

“Perhatian lembaga dan pemerintah memang terus ditingkatkan, namun memang belum maksimal. Untuk mewujudkan daerah inklusi terus dikembangkan oleh pemerintah,” tambah dia.

Menanggapi keluhan ini, Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi, mengungkapkan selama ini komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan daerah inklusi terus diperkuat. Berbagai upaya pembangunan dan pemberdayaan telah dilakukan, namun demikian dari pemerintah menyadari belum begitu maksimal. Di Gunungkidul sendiri, tentu ada tantangan yang dihadapi.

“Menjadikan daerah inklusi tentu tidak semudah yang dibayangkan. Pola pikir dan beberapa aspek perlu dilakukan penyesuaian,” ucap dia.

Di Gunungkidul terdapat Perda yang mengatur mengenai daerah inklusi. Sayangnya, dari 144 desa yang ada baru 2 desa yang menerapkan pemberdayaan dan pembangunan dengan basis memperhatikan kaum disabilitas dan kaum rentan. Sejak tahun lalu 2 desa yang telah menerapkan pemberdayaan dan pembangunan dengan melibatkan disabilitas yakni Desa Plembutan dan Rejosari.

“Ada dua desa lagi yang sebenarnya aktif namun untuk peraturannya masih ada yang belum mau. Terus kami lakukan pendekatan baik dari pemerintah atau instansi lain sehingga ada lah perubahan,” tambah dia.

Ia berharap dengan semakin gencarnya lembaga melakukan pembinaan menuju daerah inklusi dapat merubah pola pikir masyarakat. Sehingga disabilitas tidak dipandang sebelah mata dan bisa ikut terlibat dalam segala hal. Untuk di wilayah Plembutan sendiri akses di kantor kepala desa sendiri telah memenuhi unsur bagi kaum disabilitas.

“Kesadaran dari diri sendiri yang perlu dipupuk seolah untuk kebutuhan sendiri, kemudian dikembangkan dan nantinya akan bermanfaat bagi semua kalangan khususnya penyandang disabilitas,” tutupnya.