Gedung DPRD Gunungkidul Laku “Terjual” Seharga 600 Juta

Wonosari,(pidjar.com)–Pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul akan segera dimulai dalam waktu dekat. Pada tahun 2022 ini, pembangunan sendiri akan dilaksanakan untuk tahap pertama. Sedangkan tahapan keduanya akan berlangsung pada tahun 2023 mendatang. Menyusul hal tersebut, pemerintah kemudian melakukan lelang aset dan pembongkaran gedung anggota dewan tersebut. Para anggota DPRD Gunungkidul sendiri saat ini menempati kompleks Bangsal Sewokoprojo untuk menjadi kantor sementara.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Sri Suhartanta mengungkapkan, gedung yang semula merupakan kantor anggota legislatif ini telah dilelang oleh pemerintah dan dihargai sebesar 600 juta rupiah. Penghapusan aset negara ini dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) milik Kementerian Keuangan.

“Sudah dilakukan lelang aset yang ada, laku sebesar Rp 600 juta yang masuk pada kas negara,” jelas Sri Suhartanta, Senin (13/06/2022).

Adapun usai dilakukan lelang, tim yang ada kemudian melakukan pembongkaran gedung selama 1 bulan full, terhitung mulai 1 Juni 2022 ini. Barulah dari situ akan dilakukan proses selanjutnya agar gedung legislatif ini segera terbangun.

Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Kabupaten Gunungkidul, Agus Subaryanto mengatakan, usai semua tahapan ini, akan segera dilanjutkan tahapan lainnya. Adapun pada awal Juli besok ditargetkan sudah mulai tanda tangan kontrak bersama rekanan yang nantinya akan mengerjakan proyek pembangunan.

“Kami targetkan 3 Juli mendatang sudah tanda tangan kontrak dan dimulai konstruksi,” jelas Agus.

Sebagaimana diketahui, gedung anyar DPRD Gunungkidul ini dibangun dengan anggaran 42 miliar untuk konstruksi dan 1,6 miliar untuk pengawas yang bersumber dari APBD Gunungkidul. Proses pembanguanan sendiri dilaksanakan dengan sistem multiyears. Pada tahun anggaran tahun 2022 ini, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar 12 miliar konstruksi dan 240 juta untuk pengawas.

“Bangunan gedung dewan yang baru rencananya akan dibangun 4 lantai dengan standarisasi yang ada dan paling tidak representatif untuk kegiatan dan kebutuhan dewan,” tutupnya.