Jalan Kabupaten Membengkak Hingga Hampir 2 Kali Lipat, Anggaran Perbaikan Makin Terbatas

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Kabupaten Gunungkidul saat memiliki jalan yang berstatus sebagai jalan kabupaten sepanjang total kurang lebih 1.200 kilometer. Panjang jalan tersebut naik hampir 2 kali lipat setelah adanya perubahan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan banyaknya aspirasi dari anggota dewan berkaitan dengan perubahan status jalan di Gunungkidul.

Panjangnya jalan berstatus milik daerah itu ternyata cukup memusingkan pihak pemerintah daerah. Dampak yang paling terasa adalah semakin terbatasnya anggaran untuk pembangunan maupun pemeliharaan jalan yang dimiliki. Sehingga pemerintah belum daat mengakomodir secara keseluruhan jalan yang rusak dan bahkan belum pernah tersentuh pembangunan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPR KP) Gunungkidul, Eddy Praptono, mengungkapkan, semula sebelum adanya perubahan, untuk jalan berstatus milik kabupaten hanya berkisar 686 kilometer saja. Namun dengan adanya perubahan yang terjadi, kemudian disusul dengan banyaknya aspirasi dari anggota dewan yang maka banyak pula jalan desa yang naik status menjadi jalan kabupaten.

Tentu hal ini ada semacam kesenjangan dan beban tersendiri yang dirasakan oleh pemerintah. Pasalnya untuk anggaran pemeliharaan atau bahkan pembangunan jalan baru memerlukan dana yang tidaklah sedikit. Sementara kemampuan pemerintah dalam hal ini belum dapat mencakup secara keseluruhan.

“Anggaran kami memang cukup terbatas sedangkan jalan kabupaten yang harus kami tangani semakin banyak,” terang Eddy, Rabu (31/10/2018) siang.

Keterbatasan ini lah yang membuat ruang gerak pemerintah untuk melakukan pembangunan atau pemeliharaan belum maksimal. Misalnya saja dalam satu tahun hanya terdapat alokasi dana sekitar 60 hingga 80 miliar per tahun saja untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan yang ada di seluruh Gunungkidul. Dari total anggaran tersebut, untuk perbaikan, hanya sebesar 15 hingga 20 miliar yang dianggarkan untuk perbaikan.

“Anggaran ini hanya cukup untuk membangun atau memperbaiki jalan sepanjang 40 kilometer. Jadi memang sangat terbatas,” ucap dia.

Dengan keterbatasan yang ada, Eddy memaparkan bahwa sejauh ini pihaknya memang harus ekstra hati-hati dalam memutuskan jalan yang akan dibangun maupun diperbaiki. Di Gunungkidul sendiri jumlah jalan berkategori mantap hanya berkisar di angka 40 % dari total jumlah keseluruhan.

“Kita akan pertahankan ini dengan anggaran yang kami miliki. Sehingga belum bisa semua jalan kami lakukan perbaikan,” imbuhnya.

Sesuai dengan program nawacita Presiden Republik Indonesia dan Bupati Gunungkidul, pemerintah daerah memiliki program pembangunan inrastruktur jalan yang cukup banyak. Saat ini, pemerintah sedang memfokuskan pembangunan dan perbaikan jalan pada akses wisata. Hal itu dilatar belakangi agar mobilitas masyarakat dan para wisatawan jauh lebih mudah sehingga membuat obyek wisata semakin berkembang. Eddy memaparkan untuk dapat melaksanakan pembangunan ini, dibutuhkan anggaran yang sangat besar.

“Seperti misalnya kemarin kami membangun jalan di Pantai Ngobaran, Kecamatan Saptosari. Sekitar 3,5 kilometer menghabiskan anggaran Rp 22 miliar,” imbuh dia.

Program ini bukan bermaksud mengkesampingkan jalan-jalan yang membutuhkan sentuhan perbaikan dan pembangunan. Namun skala prioritas dan beberapa pertimbangan lainlah yang dipegang oleh pemerintah. Misalnya saja untuk mendongkrak geliat pariwisata. Dengan demikian, pundi-pundi yang dikantongi oleh pemerintah akan bertambah dan nantinya bisa digunakan untuk menambah anggaran.

Suatu yang pasti adalah jika akses jalannya sudah baik dan masuk dalam kategori mantap, tentu akan menyedot wisatawan banyak berkunjung. Tentu dari pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dukungan dan kesadaran masyarakat dalam memelihara jalan pun juga dibutuhkan.

“Kita harus jalan bersama. Membangun daerah yang maju, perlahan namun pasti kita mampu menuntaskan permasalahan jalan jalau kita bersatu memiliki kesadaran yang tinggi,” tandas Eddy Praptono.