Kesenjangan Pendidikan di Yogya Semakin Nyata, DPRD DIY Minta Pemda Lakukan Deteksi Dini

Jogja, (pidjar.com) – Kesenjangan pendidikan di DIY semakin nyata. Hal ini diperkuat dengan data yang menunjukkan bahwa tamatan SD sebesar 22,27 persen, tamatan sekolah menengah 39 persen, dan selebihnya putus sekolah di tengah jalan.

Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu B mengatakan, Blbanyak pemuda di DIY, terutama yang baru saja lulus sekolah menengah tidak lagi melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Salah satu penyebabnya adalah kemiskinan.

“Kesenjangan pendidikan itu terjadi karena banyak hal, salah satunya kemiskinan. Pemerintah perlu melakukan litigasi. Kenapa ini terjadi?” katanya dalam konferensi pers di DPRD DIY, Rabu (16/7/2025).

Kenyataan yang ditemui di lapangan, lanjut Dwi, membuatnya merasa prihatin. Selain adanya kesenjangan pendidikan di wilayah yang memiliki predikat Kota Pendidikan ini, data menunjukkan partisipasi kuliah anak-anak Yogyakarta sangat rendah.

“Angkanya pun cukup mencengangkan, mencapai 15 persen. Itu sebabnya apa? Apakah karena kemiskinan?” ujarnya.

Dwi yang membidangi kesejahteraan masyarakat menyebut, Komisi D DPRD DIY sudah mengusulkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaharaga (Disdikpora) DIY untuk melakukan deteksi dini. Selain itu, ia juga sudah mendorong Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) sebagai instansi di bawah Disdikpora agar menganggarkan beasiswa lewat program Kuliah Istimewa.

“Persoalannya itu kuotanya ternyata terbatas. Saya kritisi, kenapa D4 kok tidak S1 sekalian. Kenapa dibatasi hanya untuk beberapa universitas,” ungkapnya.

Di sisi lain, DPRD DIY juga sudah mengusulkan agar BPO dan Disdikpora membuat MoU lebih luas dengan semua universitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuannya, anak yang akan kuliah bisa mengenyam pendidikan yang sesuai dan tidak terpaksa menjalani kuliah dengan pilihan kampus yang telah ditentukan pemerintah.

“Jangan sampai anak akan kuliah, karena universitas yang dipilih tidak pas karena program kuliah gratis hanya di kampus yang ditunjuk itu, mereka dengan terpaksa menjalani,” jelasnya.

Dwi menilai, fakta inilah yang menjadi persoalan bersama. Terjadinya disparitas pendidikan di DIY harus dikaji lebih luas lagi walaupun sudah diketahui kemiskinan salah satu penyebabnya. Ia tidak ingin muncul persoalan klasik ijazah tidak diambil karena tidak mampu.

Beasiswa Istimewa, lanjut Dwi, seharusnya tidak dibatasi hanya untuk warga yang tinggal di kantong-kantong kemiskinan. Padahal, wilayah di luar kantong kemiskinan banyak terdapat warga miskin.

“Jangan sampai muncul kesan Beasiswa Istimewa justru menyandera warga miskin,” tegas Dwi.

“Jangan samai kantong kemiskinan menjadi parameter program Beasiswa Istimewa. Menurut saya, jangan main-main dengan persoalan pendidikan di DIY. Kalau pendidikan akan menjadi salah satu program utama di DIY maka pemerintah harus melakukan litigasi kenapa anak-anak Yogyakarta hari ini tidak suka kuliah, karena apa?” imbuh Dwi. (Ken).