Kesiapan Aparatur Sipil Negara Dalam Menghadapi Era Society 5.0

Pada saat ini kita pernah mendengar orang mengucapkan istilah society  5.0. disamping juga istilah revolusi industri 4.0 yang lebih familiar. Sebenarnya apa sih makna society  5.0? Apakah berhubungan dengan revolusi industri 4.0 ? Karena sebelum society  5.0 sebelumnya ada revolusi industri 4.0. yang sebelumnya juga ada revolusi industry 3.0. Untuk itu marilah kita melihat sejarah revolusi industri yang dimulai dari 1.0, yang sudah muncul sejak abad ke-18 dengan ditandai oleh penemuan mesin uap untuk produksi barang. Kemudian pada awal abad 20 muncul industri 2.0 yang mengekstensi kapasitas fisik manusia, lewat mesin-mesin perakitan dan fabrikasi. Pada era ini muncul penemuan tenaga listrik oleh dua orang sekaligus, yakni Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Mereka mampu membuat sistem kerja listrik sebagai sumber penggerak mesin. Ketika industri transportasi roda empat mulai bingung dengan kesulitan alur produksi hingga menjadi mobil utuh, mulai ada titik terang. Selain itu terdapat penciptaan penggerak mesin jarak jauh yang juga memberikan dampak besar dalam proses pembuatan alat untuk Perang Dunia. Era industri inilah yang membuat masyarakat agraris berubah menjadi masyarakat industri.

Selanjutnya yaitu industri 3.0 yang ditandai dengan sistem komputasi data. Mesin hitung yang ditemukan pada pertengahan tahun 1800-an oleh Charles Babbage akhirnya dikembangkan Alan Turing. Komputer yang sekarang kita gunakan sebenarnya hasil dari industri 3.0 karena setelah Perang Dunia ke-2 selesai, muncul berbagai komponen pelengkap, seperti bahan semikonduktor, transistor, hingga microchip. Penggunaan komputer semakin meningkat hingga ke era revolusi indsutri 4.0 yang menekankan pada digitalisasi. Jadi, segala hal yang berkaitan dengan produksi bisa lebih efektif. Pada saat ini sistem internet mulai merambah ke semua produk barang dan jasa, pelayanan masyarakat, adanya penyimpanan cloud, hingga pemanfaatan big data pada e-commerce. Kemudian era society  5.0 dihadirkan dengan menggunakan teknologi modern namun tetap mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya. Konsep Society  5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya,  yaitu semua teknologi merupakan bagian dari manusia itu sendiri. Internet tidak hanya sekedar untuk berbagi informasi namun internet digunakan untuk menjalani kehidupan masyarakat.

Penggunaan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat sudah sangat bersifat masif.  Kemajuan teknologi informasi yang merupakan penggerak revolusi industri 5.0  dapat dilihat dari keberadaan teknologi informasi yang diwujudkan dalam berbagai fasilitas aplikasi, penggunaan jaringan internet, digitalisasi layanan publik, dsb. Dengan digitalisasi, semua bentuk pelayanan publik menjadi semakin mudah, praktis, transparan dan efisien, karena pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang serba cepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu sudah saatnya seluruh elemen pemerintahan baik di pusat maupun daerah saling berkolaborasi mewujudkan sistem pemerintahan yang terpadu secara nasional. Tujuannya tidak lain ialah mewujudkan layanan pemerintahan yang dapat dengan mudah diakses serta digunakan oleh masyarakat. Presiden Joko Widodo pernah berujar bahwa pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ke depannya pemerintah perlu selalu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk mampu memberikan layanan digital yang prima.

Dalam Society  5.0 dimana komponen utamanya adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi, maka perlu adanya persiapan sumber daya manusianya. Begitu juga dengan aparatur sipil negara yang perlu memahami dan menerapkan era society  5.0. Pegawai Negeri Sipil atau PNS yang disebut juga dengan Aparatur Sipil Negara atau ASN, sebagaimana amanah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa tugas dan fungsi PNS  selain sebagai Pembuat dan Pelaksana Kebijakan Publik dan Perekat Pemersatu Bangsa juga berperan sebagai Pelayan Publik (UU N.5/2014, 2015). Dukungan SDM (sumber daya manusia) dan teknologi informasi harus berjalan selaras dan terintegrasi guna menjawab tuntutan dan kebutuhan akan pelayanan publik dan birokrasi yang dinamis, efektif, dan efisien. Transformasi digital ini juga mencakup bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga mampu menciptakan suatu nilai tambah yang memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Transformasi digital seringkali diartikan sebagai digitalisasi di semua aspek. Namun, lebih jauh daripada itu, transformasi digital menyangkut kesiapan SDM ASN dalam mengimplementasikan budaya kerja di iklim serba digital.

Yang lebih penting lagi, di era society  5.0 ASN juga harus bisa menciptakan dan melakukan inovasi terutama berkaitan dengan pelayanan  publik yang didukung dan berbasis dengan perkembangan teknologi. Pemerintah baik Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota juga harus membuat kebijakan yang pro terhadap society 5.0 supaya pembangunan di daerah tetap berkesinambungan. Untuk menghadapi era digital society  5.0 dibutuhkan ASN yang adaptif, untuk itu tantangan ke depan adalah ASN dituntut sebagai manusia produktif dan melek teknologi. Pemerintah dituntut untuk memberikan keterukuran dan kepastian dalam pelayanan karena masyarakat di era digital saat ini membutuhkan layanan yang cepat, terukur hemat biaya dan waktu serta kemudahan akses terhadap pelayanan publik. Adaptasi yang sifatnya dinamis dari masing-masing individu ASN sangat dibutuhkan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Merupakan hal yang mutlak jika seseorang harus secara cepat mengubah mindset dan menyesuaikan diri agar tidak tertinggal oleh perubahan yang makin hari makin cepat dirasakan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa adaptasi dan adopsi merupakan langkah yang harus ditempuh pemerintah dalam menghadapi tantangan bangsa sekaligus melakukan transformasi. “Kata kunci dalam menghadapi tantangan multidimensi adalah adaptasi dan adopsi secara cepat dan cerdas,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara Pelepasan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLVI pada tanggal 26 November tahun 2020, di Kantor LAN Veteran. Disampaikan lebih lanjut, adaptasi dilakukan dalam implementasi kebijakan, juga dalam pengembangan keahlian atau kompetensi aparatur sipil negara (ASN). Sementara adopsi dilakukan dalam sistem dan teknologi yang relevan dengan tuntutan era digital society  5.0. Intervensi kebijakan pada sistem dan SDM diperlukan dan dapat diwujudkan melalui dua langkah. Pertama, transformasi birokrasi digital dengan membentuk smart government, organisasi yang fleksibel, dan simplifikasi proses bisnis, yang terotomasi.

Society  5.0 yang menitikberatkan pada pola digitalisasi dan otomatisasi di semua aspek kehidupan manusia menuntut individu ASN meningkatkan skill dalam pengusaan serta penggunaan teknologi dan informasi yang up to date di masa kini. Selain itu ASN diharapkan memiliki kemampuan dasar literasi data yaitu kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi (big data). Saat ini penggunaan teknologi informasi telah diimplementasikan di berbagai lini pada sistem pemerintahan dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi melalui berbagai inovasi pelayanan publik senantiasa diupayakan sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efektif dan efisien.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fanila Kasmita Kusuma sebagaimana dipublikasikan pada Vol 7 No 1 (2022) : Spesial Issue Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia  menunjukkan ada 3 (tiga) strategi yang bisa digunakan dalam meningkatkan kesiapan ASN dalam menggunakan teknologi guna mempercepat pembangunan berkelanjutan di Era society  5.0 yaitu : 1. Pemerintah memerlukan penyusunan kebutuhan dan recana pengembangan komptensi untuk mempersiapkan ASN untuk jangka waktu satu tahun yang meliputi inventarisasi jenis kompetensi teknis melalui dialog atasan-bawahan; 2. Melaksanakan pengembangan kompetensi teknis pegawai melalui jalur pelatihan dan 3. Melakukan evaluasi untuk menilai apakah perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kesiapan ASN sudah sesuai atau tidak dan juga mengukur kemanfaatan program pengembangan terhadap peningkatan kompetensi dan kinerja pejabat fungsional serta kinerja instansi. Tantangan yang di hadapi ASN dalam menghadapi perkembangan teknologi yaitu berupa dengan masuknya pengaruh modernisasi dari dunia barat ke dunia timur, dominannya patologi birokrasi, budaya korupsi, serta tidak ketidaksiapan aparatur dalam pemanfaatan teknologi dan informasi dalam orientasi pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya perencanaan dan pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB)  dalam menguatkan birokrasi di era society  5.0 yang harus dilakukan secara tepat dengan mersepon berbagai hambatan yang terjadi serta segala bentuk perubahan lingkungan dan perkembangan zaman.

Society  5.0 yang telah mengubah cara  kerja manusia menjadi otomatisasi /digitalisasi melalui inovasi-inovasi merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihalangi. Bahwa di masa yang akan dating otomatisasi akan menghilangkan banyak pekerjaan yang semula dikerjakan secara manual merupakan suatu dampak yang hendaknya menjadi bahan renungan bersama. Suka atau tidak, ASN harus bisa menerima dan melakukan serta mengantisipasi hal tersebut. ASN diharapkan dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era society  5.0. (Ari Widiastuti – Mahasiswi S2 Magister Manajemen UST Yogyakarta)