Pemerintah Masih Miliki PR Perbaiki Belasan Ribu Rumah Tidak Layak Huni di Gunungkidul

Wonosari,(pidjar.com)– Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk menyelesaikan permasalahan sosial yakni rumah tidak layak huni (RTLH) yang jumlahnya masih banyak. Hingga saat ini tercatat ada 17.381 rumah tidak layak yang tersebar di seluruh kapanewon. Untuk itu, pemerintah kabupaten bersama dengan pemerintah provinsi hingga pusat berupaya merealisasikan bantuan stimulan untuk pembangunan rumah warga dan disokong dengan swadaya pemilik rumah.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Gunungkidul, Sunaryanta. Berdasarkan data di 2021 lalu, terdapat
21.758 unit rumah milik masyarakat yang berstatus tak layak huni. Program perbaikan menggunakan APBD Gunungkidul, provinsi maupun APBN terus bergulir. Sampai dengan saat ini masih ada 17.381 unit yang belum tersentuh bantuan.

Dengan demikian, PR pemerintah pun masih sangat banyak. Per tahunnya ada ratusan bahkan ribuan rumah yang tersasar bantuan stimulan untuk perbaikan. Tahun 2023 ini misalnya, anggaran dari pemerintah menyasar 1.024 unit rumah warga.

“Dari jumlah tersebut anggaran yang digunakan adalah anggaran pemkab Gunungkidul, Pemda DIY, pemerintah pusat dan ada bantuan dari Baznas yakni sebanyak 24 unit rumah,” terang Kepala Bidang PerumahanDinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul, Nur Giyanto.

Ia menjelaskan dari jumlah tersebut, untuk perbaikan yang dilakukan pemkab sebanyak 348 unit. Dimana masing-masing penerima bantuan mendapatkan stimulan pembangunan sebanyak Rp 20 juta. Kemudian anggaran dari Pemerintah Pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 577 unit RTLH. Besaran bantuan sama yaitu sebesar Rp20 juta untuk setiap penerima manfaat.

Kemudian dari anggaran Pemda DIY ada 75 unit rumah yang diperbaiki dengan alokasi sebesar Rp 50 juta per unitnya.

Program BSPS dari pemerintah pusat di Gunungkidul sudah berlangsung sejak 2015 lalu. Total hingga sekarang sudah ada perbaikan sekitar 6.400 unit RTLH. Menurutnya alokasi bantuan sebesar Rp 20 juta ini memiliki ketentuan yakni Rp17,5 juta untuk material dan sisanya Rp2,5 juta guna membayar upaya pekerja. Penerima pun masih harus menambahi bila bantuan tersebut kurang.