Pemkab Gunungkidul Siapkan Skema WFH, Bupati Pantau Pergerakan ASN Lewat Aplikasi

Wonosari,(pidjar.com)– Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tengah menyusun rumusan pelaksanaan teknis kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai tindak lanjut instruksi pemerintah pusat. WFH diterapkan sebagai upaya efisiensi BBM serta bentuk transformasi sistem kerja digital.

Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengikuti aturan pemerintah pusat melaksanakan WFH. Adapun kedepan dalam penerapannya akan disesuaikan dengan kondisi serta kearifan lokal di wilayah Gunungkidul.

Nantinya, dalam penerapan WFH tersebut tida semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menerapkan sistem kerja jarak jauh. Dipastikan, untuk OPD yang bergerak di bidang pelayanan publik seperti rumah sakit, puskesmas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta layanan di Mal Pelayanan Publik tetap wajib masuk kantor dan memberikan pelayanan secara langsung.

“Untuk pejabat eselon II, eselon III dan Panewu juga tidak diperkenankan menjalankan WFH. WFH bukan berarti tidak bekerja ,” kata Bupati.

Sedangkan OPD non-pelayanan publik diberikan fleksibilitas untuk menerapkan sistem kerja jarak jauh, dengan catatan tetap dapat melaksanakan pertemuan tatap muka apabila terdapat kebutuhan mendesak.

Bupati menegaskan ASN yang menerapkan WFH tetap berkewajiban menjalankan tugasnya secara penuh meskipun tidak berada di kantor.

“Akan dipantau melalui aplikasi mobile yang dapat memonitor aktivitas dan pergerakan ASN selama bekerja dari rumah,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan pada prinsipnya dari kebijakan ini adalah efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) serta percepatan transformasi sistem kerja digital di lingkungan pemerintahan.

Saat ini, Pemkab Gunungkidul juga tengah melakukan evaluasi kebutuhan BBM di masing-masing OPD. Berdasarkan hasil perhitungan sementara, konsumsi BBM ASN tergolong rendah, yakni sekitar 10 liter per minggu.

“Hitungan Pak Sekda kemarin kebutuhan BBM ASN hanya sekitsr 10 liter untuk seminggu. Sementara kalau di Kota Jogja per hari 5 liter,” jelasnya.

“Ya akan kita lihat bagaimana efektifitasnya WFH dalam kebutuhan BBM. Nanti akan menjadi bahan penentu kebijakan kita,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Gunungkidul, Sri Suhartanta, mengatakan pihaknya saat ini tengah menyusun rumusan mengenai penerapan WFH tersebut. Nantinya akan dikomunikasikan dengan Sekda DIY sebagai upaya harmonisasi kebijakan.

“Hasil rapat ini nantinya akan dikonsultasikan dengan Sekda DIY agar ada harmonisasi kebijakan bagi ASN di seluruh wilayah DIY, mengingat banyak ASN di Gunungkidul yang berasal dari daerah lain,” terang Sri Suhartanta.

Ia juga menekankan bahwa semangat penerapan WFH tidak hanya sebatas efisiensi BBM, tetapi juga mendorong perubahan pola kerja yang lebih modern. Salah satunya melalui optimalisasi sistem digital, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik yang memungkinkan pimpinan mengakses dokumen kapan saja dan di mana saja.