Kabupaten Gunungkidul Tetapkan Siaga Darurat Bencana Kekeringan

Wonosari,(pidjar.com)– Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kekeringan yang berlaku mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Penetapan status tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan yang biasa terjadi saat musim kemarau.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul, Purwono mengatakan, penetapan status siaga darurat bencana ini dilakukan sebagai penanganan dampak kemarau serta potensi yang dapat terjadi ke depannya.

Sebagai tindak lanjut dari penetapan status siaga darurat tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul telah menyiapkan sejumlah langkah strategis guna mengurangi dampak kekeringan yang berpotensi dialami masyarakat di sejumlah wilayah.

“Yang pertama, kami lakukan pemetaan daerah-daerah yang memiliki kerawanan tinggi terhadap kekeringan. Pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui wilayah yang berpotensi mengalami kesulitan air bersih sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran,” kata Purwono, Rabu, (17/06/2026).

Kemudian, BPBD juga akan menggelar apel siaga kekeringan sebagai bentuk kesiapsiagaan seluruh unsur terkait dalam menghadapi musim kemarau tahun ini. Apel siaga tersebut akan melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dalam penanggulangan bencana kekeringan.

Selain itu, BPBD juga menyiapkan peralatan serta personel yang sewaktu-waktu dapat diterjunkan untuk melaksanakan distribusi bantuan air bersih kepada masyarakat apabila diperlukan.

“Untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal apabila terjadi krisis air bersih,” kata dia.

Disinggung mengenai laporan wilayah terdampak kekeringan pada awal kemarau ini, Purwono mengatakan jika hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan dan permohonan bantuan distribusi air bersih dari kalurahan maupun kapanewon.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Gunungkidul, Edy Winata mengatakan, dalam penanganan kekeringan khususnya droping air, pihaknya menyiapkan anggaran senilai sebesar Rp 500 juta untuk droping air. Anggaran tersebut mampu mencukupi kebutuhan air bersih sebanyak 1.500 tangki.

Dalam proses pendistribusiannya ke depan, Edy mengatakan bahwa program droping air dari BPBD hanya akan mengcover 6 kapanewon yang tidak memiliki anggaran mandiri. Kemudian nantinya jika 12 kapanewon yang memiliki anggaran mandiri semuanya telah terpakai baru bisa mengakses droping air dari BPBD.

“Kalau di kapanewon sudah tidak mencukupi sedangkan permintaan (droping) masih tinggi maka nanti dari BPBD melakukan pendistribusian air baku ke masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, beberapa kapanewon di Gunungkidul saat ini telah memiliki anggaran sendiri untuk droping air diantaranya Kapanewon Patuk, Gedangsari, Purwosari, Panggang, Paliyan, Tanjungsari, Tepus, Girisubo, Rongkop, Semanu, Ponjong, dan Nglipar. Sedangkan yang tidak memiliki anggaran untuk pemenuhan air bersih yakni kapanewon Wonosari, Semin, Ngawen, Playen, Saptosari, Karangmojo.

“Untuk nominal anggaran masing-masing kapanewon tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan,” kata dia.

Terpisah, Panewu Purwosari, Subiyantoro mengatakan di wilayahnya ada 2 kalurahan yang saat ini mulai mengalami kesulitan air bersih sehingga warga harus membeli air tangki. Yakni kalurahan Giripurwo dan Giricahyo. Maka dari itu kapanewon menganggarkan untuk droping air.

“Kalau di Purwosari yang terlayani PDAM baru sedikit. Mayoritas SPAMDes yaitu di Girijati, Giriasih, Giritirto dan sebagian Giricahyo. Tapi di musim kemarau ini droping air dari kapanewon tetap dilakukan. Sebab di Giriscahyo dan Giripurwo ini sudah mulai kesulitan air bersih,” jelasnya.

“Juli baru mulai droping air,” ucap Subiyantoro.