Puluhan Ribu Peserta BPJS PBI Gunungkidul Dinonaktifkan Pemerintah Pusat

Wonosari(pidjar.com)- Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gunungkidul mencatat, hingga saat ini, ada 54.000 kepesertaan BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang dinonaktifkan oleh pemerintah pusat. Hal ini sebagai upaya pemerintah untuk memastikan subsidi yang diberikan tepat sasaran.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos P3A Gunungkidul, Suyono mengatakan, kebijakan penonaktifan tersebut secara resmi dilakukan oleh pemerintah pusat per bulan Februari ini. Di Gunungkidul sendiri tercatat ada puluhan ribu warga yang terdampak kebijakan ini. Adapun 54 ribu kepesertaan BPJS Kesehatan ini merupakan warga yang masuk dalam kategori desil 6 sampai dengan 10 atau yang masuk dalam kategori ekonomi sejahtera.

“Karena sudah ada data tunggal, sehingga yang tidak masuk kategori desil 1 sampai 5 (miskin) kepesertaan BPJS PBI nya dinonaktifkan. Karena syarat utama menerima BPJS PBI ini sebenarnya adalah untuk mereka yang miskin,” kata Suyono, Kamis, (05/02/2026) saat dihubungi.

Dampak dari penonaktifan kepesertaan ini langsung terasa di masyarakat, terutama yang hendak memanfaatkan layanan kesehatan. Berdasarkan laporan yang masuk, saat ini banyak pasien yang sudah tidak bisa menggunakan BPJS Kesehatan untuk pelayanan kesehatan mereka. Sejak Senin (02/02/2026) kemarin, sudah mulai banyak warga Gunungkidul yang berkonsultasi dan mengurus untuk pengaktifan kembali.

“Untuk melakukan pengecekan BPJS Kesehatannya masih aktif atau tidak, masyarakat bisa melakukannya secara mandiri dengan mendownload aplikasi mobile JKN dan memasukan datanya,” terang Suyono.

“Sedangkan untuk pengaktifan kembali, masyarakat bisa meminta Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah Kalurahan dan kemudian mengurus di Mall Pelayanan Publik (MPP) Gunungkidul di komplek Terminal Wonosari,” lanjutnya.

Ditambahkannya, dari pemerintah saat ini telah melakukan pengaktifan kembali kepada masyarakat yang mengajukan. Namun untuk saat ini, pihaknya memprioritaskan kepada peserta BPJS PBI non aktif yang masuk dalam kategori prioritas dan darurat. Diantaranya bagi pasien cuci dadah (HD) rutin, kemoterapi, rencana operasi, dan pengobatan rutin atau berkelanjutan.

“Secara kemanusiaan kami dulukan (reaktivasi) bagi yang membutuhkan penanganan medis berkelanjutan seperti pasien HD dan Kemoterapi. Saat mengurus ke MPP langsung kami aktifkan di hari itu juga,” jelasnya.

Berbeda dengan mereka yang tidak dalam kondisi prioritas dan darurat, maka pengaktifan tidak bisa dilakukan segera. Sebab kemudian dilakukan verifikasi ulang dan koordinasi lanjutan.

“Harapannya yang dinonaktifkan dan mereka itu desilnya 6 sampai 10 berpindah ke BPJS mandiri. Memang seharusnya kan demikian,” jelasnya.

Untuk pengaktifan BPJS PBI ini dapat di akses di Mall Pelayanan Publik (MPP) yang berada di Terminal Dhaksinarga Selang Wonosari tepatnya lantai 2. Dokumen yang harus dibawa diantaranya KTP, KK dan Surat Keterangan Tidak Mampu atau miskin dari pemerintah kalurahan.

Meski ada 54.000 kepesertaan yang dinonaktifkan, untuk peserta BPJS PBI Gunungkidul sendiri tercatat masih sebanyak 462 ribu jiwa yang aktif. Ke depannya tidak menutup kemungkinan verifikasi akan dilakukan secara untuk mengupdate data dan kondisi warga.

Sementara itu, Kepala Sub Unit Pelayanan MPP Gunungkidul, Etni Priskila Saweho mengatakan, warga yang mengunjungi MPP untuk mengkases layanan publik di pekan pertama bulan Februari ini melonjak drastis dibandingkan dengan hari biasa.

Hal ini karena adanya kebijakan penonaktifan BPJS PBI. Sehingga warga banyak yang berkonsultasi dan mengakses layanan untuk pengaktifan kembali. Ramainya pengunjung terjadi sejak Senin kemarin.

Data yang ada, Senin lalu terdapat 165 pengunjung pengakses layanan, kemudian di hari Selasa membludak sebanyak 288 pengunjung dan di Rabu kemarin sebanyak 158 orang.

Untuk memaksimalkan pelayanan, maka dilakukan penambahan loket dan petugas pelayanan. Kemudian juga dilakukan pembatasan pelayanan setiap harinya hanya melayani 150 warga untuk loket layanan Dinsos.

“Hari biasa hanya 2 loket untuk Dinsos ini karena dalam kondisi ini maka kami tambah menjadi 4 loket,” pungkasnya.