Selama Ini Tak Berdampak Besar, GKR Hemas Minta Pemungutan Retribusi Wisata Langsung Dilakukan Oleh Masyarakat

Nglipar,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Booming pariwisata di Gunungkidul dinilai belum berdampak banyak terhadap kesejahteraan masyarakat. Seperti misalnya dalam pemungutan retribusi wisata yang saat ini ditangani pemerintah. Dana hasil retribusi wisata tersebut dituding belum sepenuhnya disalurkan pemerintah untuk kepentingan pariwisata maupun kesejahteraan masyarakat setempat.

Ratu Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, GKR Hemas menyatakan bahwa pemerintah harus mulai berpikir bagaimana cara untuk menyejahterakan maupun menyalurkan dana retribusi yang dipungut tersebut untuk kepentingan masyarakat maupun pengembangan obyek wisata. Istri Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X ini meminta agar ke depan, pemungutan retribusi bisa langsung ditangani oleh rakyat.

“Dana retribusi yang diambil pemerintah ini kerap tidak kembali lagi kepada masyarakat,” tutur GKR Hemas ketika reses anggota DPD RI dari DIY di Desa Wisata Klayar, Padukuhan Klayar, Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Rabu (28/02/2018) kemarin.

Dengan pemungutan retribusi secara langsung oleh masyarakat setempat, Hemas yakin apabila nantinya dana retribusi tersebut bisa lebih berdampak kepada masyarakat setempat.

Ratu Hemas mencontohkan seperti obyek wisata Gua Pindul yang dahulu belum terkelola dengan baik, pemerintah kabupaten seakan tidak melakukan upaya apapun. Namun begitu obyek wisata ramai, retribusi kemudian mulai ditarik. Ia tidak ingin kasus di daerah seperti Riau di mana sumber pendapatan minyak begitu besar namun masyarakat di sana masih kurang sejahtera.

“Kalau retribusi langsung ditarik oleh masyarakat, pembangunan dan pengembangan desa maupun obyek wisata bisa lebih maksimal,” tandas dia.

Sementara itu, anggota DPD RI, Afnan Hadikusumo menambahkan, dalam pengembangan wisata, diperlukan adanya infrastruktur yang bisa digunakan sebagai penunjang pariwisata. Dana dari retribusi tersebut nantinya bisa dialihkan ke sektor tersebut secara cepat dan sesuai kebutuhan.

Meski begitu, ia juga menyoroti terkait kesiapan masyarakat setempat dalam pengelolaan pariwisata dalam hal ini adalah pelayanan kepada pengunjung. Ia mencontohkan bahwa di lokasi wisata, pengelola wisata tidak diperkenankan untuk menerapkan tariff tinggi bagi wisatawan yang nantinya justru akan menghambat pengembangan pariwisata.

“Infrastruktur mutlak diperlukan, namun selain itu yang paling penting adalah jangan nutuk kepada wisatawan. Parkir jangan mahal, makanan juga. Nanti wisatawan malah kapok dan enggan berkunjung lagi,” tutupnya.