Tiga OPD Gunungkidul Paling Terdampak Kenaikan Harga BBM; Dishub, DLH hingga Dispusip

Wonosari, (pidjar.com)- Kenaikan harga BBM non-subsidi, khususnya Pertamax, mulai membebani anggaran operasional Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) menjadi tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang paling terdampak karena mengoperasikan armada layanan publik setiap hari.

Pemerintah kabupaten memperkirakan membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 1,2 miliar untuk menutup lonjakan biaya bahan bakar agar layanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul Putro Sapto Wahono mengatakan kenaikan harga Pertamax berdampak langsung pada belanja operasional kendaraan dinas di berbagai OPD. Hal ini lantaran pada anggaran sebelumnya, harga Pertamax masih diasumsikan pada anggaran lama.

“Yang paling terdampak itu Dishub, DLH, dan Dispusip karena kendaraan operasionalnya cukup banyak,” kata Putro saat dihubungi, Kamis (23/7/2026).

Menurut Putro, kenaikan harga BBM mempengaruhi operasional berbagai jenis kendaraan milik pemerintah daerah. Mulai dari kendaraan dinas jabatan, kendaraan operasional, bus sekolah, mobil perpustakaan keliling, hingga alat berat berupa backhoe yang digunakan untuk mendukung pengelolaan sampah.

Berdasarkan perhitungan sementara, tambahan kebutuhan anggaran BBM diperkirakan mencapai sekitar Rp 1,2 miliar.

Ia menjelaskan, dampak kenaikan harga Pertamax maupun solar non subsidi tidak hanya dirasakan pada operasional bus sekolah yang sebelumnya juga membutuhkan tambahan anggaran. Seluruh kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Gunungkidul ikut terdampak sehingga kebutuhan belanja operasional harus disesuaikan.

“Sudah dibahas dan ada rencana menambah anggaran BBM karena Pertamax juga ikut naik. Tapi, untuk nominalnya masih dibahas karena data belum dikompilasi semua,” ujarnya.

Saat ini BKAD masih mengumpulkan data kebutuhan tambahan anggaran BBM dari masing-masing OPD. Setelah seluruh usulan masuk, pemerintah baru akan menghitung besaran anggaran yang akan diajukan dalam APBD Perubahan.

Tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat menjaga operasional berbagai layanan publik, seperti bus sekolah gratis, pengangkutan sampah, perpustakaan keliling, hingga mobilitas kendaraan operasional pemerintah agar tidak terganggu akibat kenaikan harga BBM.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Gunungkidul Sri Suhartanta sebelumnya mengatakan kenaikan harga BBM berdampak terhadap kebutuhan anggaran operasional kendaraan dinas di seluruh OPD.

Namun, menurut dia, terdapat sejumlah kendaraan layanan darurat yang tetap diprioritaskan.

“Yang dikecualikan adalah mobil ambulans, pengangkut sampah, dan pemadam kebakaran,” kata Sri.

Ia mengatakan, saat ini masing-masing OPD masih menghitung tambahan kebutuhan anggaran operasional kendaraan dinas. Hasil perhitungan tersebut nantinya akan menjadi dasar pengajuan tambahan anggaran dalam pembahasan APBD Perubahan.

“Masih dihitung di masing-masing OPD. Nanti saat pembahasan APBD Perubahan, kami ajukan tambahan anggaran untuk operasional mobil dinas,” ujarnya.

Khusus untuk operasional bus sekolah, Pemkab Gunungkidul telah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar armada tersebut diizinkan menggunakan solar subsidi. Namun hingga kini, usulan tersebut belum mendapatkan jawaban.

Menurut Sri, bus sekolah dan bus layanan wisata edukasi menuju perpustakaan merupakan layanan publik gratis yang membutuhkan dukungan anggaran operasional agar tetap bisa melayani masyarakat.

“Tidak hanya bus sekolah, tapi juga bus layanan wisata edukasi ke perpustakaan. Kedua layanan ini diharapkan bisa menggunakan solar,” katanya.