75 Dapur MBG di Gunungkidul Berhenti Operasi Saat Libur Sekolah, Mitra Khawatir Rantai Ekonomi Terganggu

Wonosari, (pidjar.com)- Sebanyak 75 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Gunungkidul menghentikan operasional sementara. Penghentian operasional sendiri akan berlangsung selama 20 hari saat masa libur sekolah.

Penghentian layanan ini dilakukan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional SPPG pada Periode Hari Libur dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026.

Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa penghentian sementara operasional SPPG selama masa libur sekolah juga dimaksudkan untuk mendukung penataan dan standarisasi tata kelola penyelenggaraan program MBG. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan anggaran program nasional tersebut.

Kebijakan penghentian operasional berlaku selama masa libur sekolah yang ditetapkan secara resmi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yakni mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026.

Komandan Kodim 0730/Gunungkidul Letkol Inf Alfian Yudha Praniawan membenarkan adanya penghentian sementara operasional seluruh SPPG di wilayah Gunungkidul selama periode tersebut.

“Benar, tapi tidak bisa berbicara banyak karena bukan kapasitas saya,” kata Alfian saat dikonfirmasi, Selasa (23/6/2026).

Meski bersifat sementara, kebijakan tersebut menuai keberatan dari sejumlah mitra dapur MBG. Mereka menilai penghentian operasional tidak hanya berdampak pada distribusi makanan bergizi kepada siswa, tetapi juga berpengaruh terhadap keberlangsungan ekonomi berbagai pihak yang selama ini terlibat dalam rantai pasok program.

Ketua DPW HMD GEMAS DIY, A. Supriyanto, mengatakan seluruh dapur mitra MBG di Daerah Istimewa Yogyakarta ikut menghentikan operasional sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan yang tertuang dalam surat edaran BGN.

“Sebanyak 460 dapur mitra MBG di DIY saat ini tidak beroperasi dan para karyawan maupun relawan terpaksa diliburkan. Dampaknya tidak hanya dirasakan pengelola dapur, tetapi juga petani, pemasok bahan pangan, hingga pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi bagian dari rantai pasok,” ujarnya.

Menurut Supriyanto, aktivitas dapur MBG selama ini telah menciptakan ekosistem ekonomi yang melibatkan banyak sektor masyarakat. Selain menyerap tenaga kerja dan relawan, program tersebut juga menjadi pasar yang relatif stabil bagi hasil pertanian dan peternakan lokal.

Berbagai komoditas seperti beras, sayuran, telur, hingga daging ayam terserap setiap hari untuk memenuhi kebutuhan penyediaan makanan bergizi bagi para penerima manfaat. Namun dengan berhentinya operasional dapur selama hampir tiga pekan, permintaan terhadap komoditas tersebut ikut menurun.

“Roda ekonomi yang sudah terbentuk ikut melambat. Ini yang menjadi kekhawatiran kami karena banyak pihak menggantungkan aktivitas ekonominya pada program ini,” katanya.

Supriyanto menambahkan, penghentian sementara operasional juga menimbulkan konsekuensi bagi pengelola dapur. Meski tidak beroperasi, fasilitas dan peralatan pendukung program tetap harus dirawat agar siap digunakan kembali saat layanan dibuka.

Sementara itu, para pekerja dan relawan yang biasanya menjalankan aktivitas setiap hari kini harus menunggu kepastian hingga operasional dapur kembali berjalan normal setelah masa libur sekolah berakhir.

Para mitra dapur berharap pemerintah bersama Badan Gizi Nasional dapat membuka ruang dialog guna mencari solusi yang tidak hanya menjamin keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis, tetapi juga memperhatikan nasib para pelaksana program serta pelaku ekonomi yang bergantung pada aktivitas dapur MBG di daerah.