Perangkat Desa Tuntut Pemkab Beri Jaminan Ketenagakerjaan

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Seiring dengan tingkat kinerja yang semakin berat dan memiliki resiko tinggi, sangatlah perlu bila para pekerja didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Namun saat ini, masih banyak kalangan pekerja yang tidak mempunyai jaminan. Tak hanya di sektor swasta saja, masih terdapat pula aparat pemerintahan yang belum mendapatkan jaminan ketenagakerjaan. Salah satunya adalah kalangan perangkat desa Gunungkidul. Saat ini, para perangkat desa melalui paguyuban yang menaunginya masih memperjuangkan hak-hak mereka tersebut.

Ketua Paguyuban Semar Gunungkidul, Bambang Setiawan menjelaskan, kinerja perangkat desa tidak semudah yang dibayangkan. Sebagai perwakilan pemerintahan, perangkat desa memiliki tugas yang berat dalam mengayomi dan melayani warga masyarakat di tingkat pedesaan Terlebih resiko kerja jika tengah memiliki tugas luar juga lebih tinggi karena juga dituntut untuk memiliki mobilitas tinggi agar pelayanan bisa berjalan maksimal.

“Kalau untuk BPJS Kesehatan memang semua sudah dapat, tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan belum,” ujar Bambang, Jumat (31/08/2018) siang.

Sejalan dengan hal itu, perangkat desa tentunya wajib dilindungi dengan jamainan kerja agar menunjang segala sesuatunya. Beberapa waktu lalu, kala paguyuban kepala desa Gunungkidul ini melakukan audiensi dengan petinggi Pemerintah Daerah, Bupati Gunungkidul tuntutan agar mereka bisa tercover BPJS Ketenagakerjaan telah diutarakan.

Namun demikian, Bambang mengatakan hingga saat ini belum ada kejelasan atau tindak lanjut. Kala itu, Bupati yang menanggapi tuntutan para Kepala Desa menyatakan masih akan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tingkat kemampuan keuangan daerah. Pemberian jaminan semacam ini memang akan berimbas pada penambahan beban keuangan daerah. Terlebih pendapatan pemerintah sekarang tengah fokus dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna menuju kesejahteraan yang lebih baik.

“Sudah ada bincang-bincang dengan bupati. Tapi kita juga harus tau dengan kemampuan pendapatan daerah,” kata Bambang yang juga selaku Kepala Desa Kepek.

Menurut Bambang, BPJS Ketenagakerjaan diakuinya sangat dibutuhkan oleh perangkat desa, layaknya BPJS Kesehatan. Adanya perhatian lebih semacam ini ia yakini akan membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih maksimal. Aparat desa yang merasa tenang dan terayomi tentu termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam tugasnya.

“Kalau misalnya di acc, kami sistemnya mengikuti saja. Misal hanya sebagian hanya ditanggung APBD dan sebagian lagi mandiri juga tidak apa-apa,” imbuh dia.

Ia memaparkan keikutsertaan BPJS Kesehatan bagi perangkat desa telah beberapa tahun belakangan ini terealisasi. Sudah secara keseluruhan, ribuan perangkat desa yang tersebar di 144 desa mendapatkan jaminan ketenagakerjaan. Namun demikian, untuk pembayaran masih diambilkan dari pendapatan pribadi perangkat desa sebesar 3% dan ditanggung oleh APBD Gunungkidul sebesar 2%.

“Ya harapnnya segera ada jawaban lagi dari pemerintah daerah. Karena hal itu (jaminan kerja) sangatlah dibutuhkan, mungkin sistem pembayaran bisa disamakan dengan BPJS Kesehatan,” tambah dia

Sementara itu, Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah, Putro Sapto Wahono mengatakan, jika nantinya BPJS Ketenagakerjaan itu akan direalisasikan tentunya harus melihat anggaran dari daerah terlebih dahulu. Kajian demi kajian dan pembuatan payung hukum yang kuat dan sesuai haruslah dilakukan, tentu harus ada kesepakatan kerja pula. Jika perangkat digelontor dengan fasilitas tentu tingkat kinerja harus lebih diperbaiki.

“BPJS Ketenagakerjaan memang belum, tapi kalau Kesehatan sudah. Dana yang dikeluarkan tertu juga tidak sedikit,” kata Putro Sapto.