Pemkab Gunungkidul Targetkan Pendapatan PBB Sampai 23,5 Miliar

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)– Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul menargetkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) tahun 2023 sebesar Rp 23,6 miliar. Dalam penentuan besaran ini tentunya ada beberapa pertimbangan, salah satunya adalah realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari PBB tahun 2022 kemarin yang mencapai Rp 24,5 miliar.

Kepala Bidang Penagihan Pelayanan dan Pengendalian BKAD Gunungkidul Eli Martono mengatakan pendapatan PBB di Kabupaten Gunungkidul terus digenjot oleh pemerintah. Adapun tahun ini pemerintah menargetkan pendapatan mencapai Rp 23,5 miliar melihat dari kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran.

Untuk tahun 2023 ini, pemerintah mulai mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 2023 ke seluruh kalurahan dan kemudian diserahkan ke para wajib pajak. Usai mendapatkan SPPT, para wajib pajak sudah mulai melakukan pembayaran.

“Untuk SPPT sudah mulai diidistribusikan, pembayaran sebelum jatuh tempo yakni 30 September 2023 mendatang,” ucap Eli Martono, Kamis (09/02/2023).

Dalam melakukan pembayaran pajak, pemerintah telah bekerjasama dengan beberapa pihak untuk memberikan kemudahan wajib pajak. Mulai dari sistem jemput bola oleh petugas BKAD, pembayaran lewan Bank BPD, melalui kalurahan atau juru pungut, dan lain sebagainya.

“Prinsipnya kami memberikan kemudahan agar wajib pajak tertib melakukan pembayaran. Selain pembayaran pokok, tim juga bergerak untuk melakukan penagihan atas tunggakan yang ada,” jelasnya.

Tahun lalu, pemerintah berencana akan melakukan kajian terkait dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) disesuaikan dengan kondisi daerah-daerah yang sekarang ini berkembang pesat. Namun untuk tahun ini, dirinya memastika tidak ada kenaikan NJOP.

Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih mendorong potensi pendapatan yang ada di Gunungkidul terus dioptimalkan mengingat saat ini perekonomian masyarakat dan daerah semakin membaik. Berbagai upaya harus dilakukan agar PAD tercapai sesuai target atau bahkan melebihi. Tak hanya PBB-P2 namun sektor-sektor pendapatan lainnya pun harus dioptimalkan.

“Harapan kami optimalisasi terus dilakukan karena penghasilan yang diperoleh sangat penting untuk pembangunan daerah,” ujar Endah.