Ancaman Ganda Untuk Rakyat Gunungkidul, Kekeringan dan Inflasi Datang Bersamaan

Playen, (pidjar.com)- Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi hingga 31 Agustus 2026. Selain mengantisipasi krisis air bersih akibat musim kemarau dan El Nino, pemerintah juga mewaspadai ancaman kenaikan harga pangan yang berpotensi terjadi seiring menurunnya produksi pertanian.

Status siaga darurat tersebut telah berlaku sejak 1 Juni 2026 dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 144/KPTS/2026 tentang penetapan status kekeringan meteorologis.

Sekretaris Daerah Gunungkidul Sri Suhartanta mengatakan langkah antisipatif tersebut diambil menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan musim kemarau tahun ini lebih berat dibanding biasanya akibat pengaruh El Nino.

Menurutnya, kemarau panjang berpotensi menimbulkan dampak berantai mulai dari menurunnya debit air hingga terganggunya produksi pangan.

“Berdasarkan prediksi BMKG, kemarau pada tahun 2026 diproyeksikan akan menurunkan produksi pangan secara signifikan serta menurunkan debit air,” kata Sri, Rabu (24/6/2026).

Ia menjelaskan penurunan debit air tidak hanya mengancam pasokan air bersih bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu sistem irigasi yang menjadi penopang utama sektor pertanian di sejumlah wilayah Gunungkidul.

Kondisi tersebut dinilai dapat memicu tekanan inflasi, terutama pada komoditas pangan yang sangat dipengaruhi kondisi cuaca. Meski inflasi Kabupaten Gunungkidul hingga Mei 2026 masih berada di angka 2,59 persen atau dalam rentang sasaran nasional, pemerintah memilih meningkatkan kewaspadaan sejak dini.

Sri menyebut cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang paling rentan mengalami lonjakan harga saat musim kemarau.

“Data menunjukkan bahwa siklus inflasi cabai rawit mencapai rata-rata 18,32 persen pada bulan Juni dalam dua tahun terakhir, sementara tomat berada di angka 7,62 persen. Beras juga menjadi perhatian khusus karena sedang mengalami tren kenaikan harga secara nasional,” ujarnya.

Selain faktor cuaca, ancaman inflasi juga dipengaruhi sejumlah faktor eksternal. Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY Hermanto mengatakan ketidakpastian ekonomi global masih menjadi risiko yang perlu diwaspadai pada semester kedua tahun ini.

Menurutnya, potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), gangguan pasokan listrik, kenaikan harga minyak dunia, hingga meningkatnya permintaan saat libur panjang dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dapat mendorong kenaikan biaya produksi maupun distribusi.

“Adanya potensi kenaikan harga BBM serta gangguan pasokan listrik yang dapat meningkatkan biaya produksi di tingkat daerah,” kata Hermanto.

Mengantisipasi berbagai risiko tersebut, Pemkab Gunungkidul bersama Bank Indonesia, Bulog dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyiapkan sejumlah langkah pengendalian. Di antaranya melalui pasar murah menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), distribusi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), subsidi transportasi komoditas, penguatan ketahanan pangan berbasis Good Agricultural Practices, hingga pengawasan harga komoditas strategis.

Sementara itu, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan pemerintah daerah telah bergerak sebelum dampak kekeringan dirasakan masyarakat secara luas.

“Kami telah melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat,” ujar Endah.

Pemkab juga menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Baznas untuk menyediakan bantuan penampungan air berkapasitas 5.000 liter bagi masyarakat di kawasan rawan kekeringan.

Di sektor pertanian, berbagai program mitigasi telah dijalankan, mulai dari rehabilitasi jaringan irigasi, pemanfaatan sumur dangkal, pompanisasi, penggunaan varietas tanaman tahan kering, hingga penyesuaian pola tanam berdasarkan informasi cuaca dari BMKG.