Disebut Gerus Anggaran Pendidikan, PDIP Perintahkan Kader Tak Ikut Proyek Program MBG

Wonosari,(pidjar.com)– Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah mengeluarkan instruksi tegas bagi seluruh kader struktural, eksekutif, dan legislatif untuk tidak memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai ladang mrncari keuntungan finansial maupun material lain.

Dalam surat yang turun pada 24 Februari 2026 tersebut adalah upaya PDIP menyikapi program pemerintah yakni MBG memunculkan berbagai dinamika sosial di lapangan sehingga menjadi sorotan masyarakat umum maupun para elit politik.

Dalam instrusi tersebut dijelaskan bahwa program MBG merupakan program yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk dalam hal ini yang cukup disoroti adalah kebijakan re-alokasi anggaran pendidikan nasional. Dengan tergerusnya anggaran untuk program yang menyedot dana hingga ratusan triliun tersebut, membuat pembiayaan program pendidikan menjadi tak maksimal.

Pada hakikatnya, anggaran pendidikan digunakan untuk kepentingan pendidikan secara nasional guna mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk diantaranya untuk gaji dan tunjangan tenaga pengajar, peningkatan kapasitas dan kualitas guru, serta penyediaan sarana-prasarana pendidikan.

Kemudian DPP PDI Perjuangan menerima berbagai masukan dan laporan dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG, termasuk persoalan ketidaktepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, kasus keracunan, hingga dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.

Bahwa PDI Perjuangan sebagai Partai yang berwatak kerakyatan berkewajiban mengawal agar setiap program yang bersumber dari uang rakyat benar-benar tepat sasaran, transparan, akuntabel, serta tidak merugikan masyarakat.

Bahwa secara kelembagaan, penanggung jawab teknis pelaksanaan Program MBG berada pada Badan Gizi Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan penjabaran tersebut, DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada seluruh kader dilarang keras, baik secara langsung maupun tidak langsung, memanfaatkan Program MBG untuk mencari keuntungan finansial atau bentuk manfaat material lainnya.

“Wajib menjaga integritas, serta memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat kepada Partai dan mengawal pelaksanaan Program MBG di daerah masing-masing agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tepat sasaran, transparan, serta mengutamakan keselamatan dan kepentingan masyarakat,” dikutip dari Instruksi DPP PDIP.

Menyikapi instruksi DPP PDIP tersebut, Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini yang merupakan kader PDIP dengan tegas mengatakan, ia bersama anggota Fraksi PDIP DPRD Gunungkidul akan tegak lurus dengan instruksi DPP yang turun.

“PDIP sebagai kontrol dan penyeimbang khususnya dalam jalannya program yang ada. Harusnya uang dari rakyat ya kembali ke rakyat dengan program yang lebih baik dan bermanfaat. Dana pendidikan banyak sekali yang terpotong untuk program ini, pun dengan anggaran infrastruktur,” ucapnya.

Disinggung mengenai pengawasan jalannya MBG di Gunungkidul, Endang mengatakan dari DPRD tidak memiliki wewenang akan hal tersebut. Namun demikian, pihaknya meminta kepada masyarakat yang harus mengawasi program ini.

Lebih lanjut Endang mengungkapkan, berkaitan dengan pelaksanaan MBG di Gunungkidul sendiri, dirinya tidak menampik jika selama ini banyak laporan dari masyarakat atas ketidaktepatan menu MBG yang disalurkan. Terlebih belakangan ini banyak beredar di media sosial hingga whatsapp menu-menu MBG yang dirasa kurang tepat dan tidak sesuai.

“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai menu-menu MBG belakangan ini. Saya prihatin sekali. Kalau untuk pengawasan kami tidak memiliki wewang itu, justru masyarakatlah yang berhak untuk menyampaikan keluh kesahnya. Saya harap ketidaktepatan menu yang didapat bisa disampaikan, dan dari pihak pelaksana bisa benar-benar evaluasi harus seperti apa. Ini menyangkut nyawa banyak orang,” ucapnya.

Sejauh pengamatannya, dari anggota Fraksi PDIP DPRD Gunungkidul tidak ada yang terjun dalam bisnis MBG.

“Kalau di Fraksi PDIP DPRD Gunungkidul tidak ada yang punya dapur, gak punya modal dan sekarang ada instruksi DPP ini. Kalau untuk teman-teman fraksi lain ada yang punya, kami selalu sampaikan laporan-laporan masyarakat dan wanti-wanti jangan bermain-main dengan anggaran negara untuk masyarakat kaitannya dengan nyawa banyak orang,” tutupnya.