Faktor Ekonomi dan Sosial, Gunungkidul Tak Siap Berlakukan PSBB

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Wacana untuk memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai bermunculan. Di berbagai kota, kebijakan yang membatasi mobilitas masyarakat ini telah dilakukan oleh kota ataupun provinsi lain di wilayah Pulau Jawa yang memiliki kasus transmisi lokal Covid-19. Namun begitu, meski ada dugaan kasus di Gunungkidul yakni dua pasien trakhir asal Kecamatan Wonosari, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul nampaknya masih belum akan memberlakukan PSBB. Pemerintah Kabupaten dinilai belum siap dalam pelaksanaan di lapangan jika kebijakan ini diberlakukan.

Wakil Bupati Gunungkidul sekaligus Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Kabupaten Gunungkidul, Immawan Wahyudi berpendapat bahwa Gunungkidul belum siap melaksanakan PSBB. Menurut Immawan, ada beberapa alasan yang mendasari pendapat tersebut. Alasan pertama adalah dari sudut pandang kepentingan ekonomi.

“Masih banyak masyarakat Gunungkidul yang harus keluar rumah untuk mencari nafkah menghidupi keluarga mereka. Wilayah Gunungkidul yang masuk daerah termiskin di DIY menuntut warga untuk tetap mencari penghasilan,” kata Immawan, Kamis (23/04/2020).

Selain itu, Gunungkidul juga masih banyak masyarakat yang berstatus penglaju. Setiap hari ribuan orang pulang pergi Gunungkidul-Kota Yogyakarta untuk mencari nafkah.

“Selain perantau kita juga punya penglaju, ya karena tuntutan perut,” tutur Immawan.

Kemudian dari sudut pandang sosial masyarakat pedesaan baik yang basisnya perdagangan, pertanian maupun profesi lainnya. Rasa sosial warga kabupaten Gunungkidul cukup tinggi dari hal-hal sepele hingga hal yang cukup berat sekalipun.

“Semangat kegotongroyongan untuk memikul beban yang berat sudah terpupuk dengan baik sejak puluhan tahun yang lalu. Sudah jadi budaya,” kata dia.

Warga akan dengan sukarela membantu kerepotan warga yang lain karena jiwa sosial mereka yang masih sangat tinggi. Hal inilah yang cukup sulit ditemukan di kota-kota besar bahkan di kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Persaudaraan kita ini sangat kuat. Bahkan di perantauanpun juga demikian,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan, alasan ketiga yang paling mendasar adalah dari kecukupan anggaran untuk memback up bantuan jaring pengaman sosial. Di mana Gunungkidul hanya memiliki Anggaran Pendapatan Pelanja Daerah (APBD) yang hanya cukup kecil dibandingkan dengan daerah tingkat 2 lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Terlebih tahun ini ini pihaknya memperkirakan akan kehilangan Pendapatan asli daerah sebesar Rp 24 miliar hingga triwulan ke-2. Meskipun telah melakukan redesain anggaran sebanyak 3 kali untuk keperluan penanganan wabah Corona ini, namun untuk membackup jaring pengaman sosial memang tidak mampu

“Itu pendapat subyektif saya. Tapi jika Ibu Bupati berkenan untuk menerapkan PSBB saya ya sami’na wa atho’na,” ujarnya.

Menurut Immawan PSBB memang belum perlu diberlakukan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Gunungkidul. Karena apa yang sedang diterapkan saat ini masih cukup efektif mengatasi pandemi Covid 19.