Geram Bupati Lamban Realisasi Janji Politik, Golkar Ancam Inisiasi Interpelasi di DPRD Gunungkidul

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Delapan bulan kepemimpinan Bupati Sunaryanta dan Wakil Bupati Heri Santoso dirasa masih belum menyentuh realisasikan sejumlah janji politiknya. Kelambanan ini pada akhirnya membuat geram DPD Golkar Gunungkidul. Ke depan, partai pengusung pasangan Sunaryanta dan Heri Santoso ini berencana akan memanggil yang bersangkutan untuk duduk bersama membahas Gunungkidul yang lebih maju. Bahkan, jika nantinya tidak ada proggress dalam realisasi ini, Golkar tak segan akan menginisiasi hak interpelasi di DPRD Gunungkidul.

Ketua DPD Partai Golkar Gunungkidul, Heri Nugroho mengatakan, selama kepemimpinan pasangan Sunaryanta-Heri Santoso ini, sejumlah janji politik seperti investasi, pariwisata, hingga ekonomi kemasyarakatan yang meliputi pertanian, peternakan, dan perikanan masih belum terealisasi sesuai dengan janji politik pada masa kampanye. Hal ini lah yang menjadi sorotannya agar segera dilakukan eksekusi untuk kemajuan Gunungkidul ke depan. Janji ini menurut Heri sangat krusial lantaran memang banyak dinantikan oleh rakyat Gunungkidul yang rindu akan kemajuan.

Sebagai contohnya saja mengenai APBD Tahun Anggaran 2021 dan APBD Perubahan 2021 yang saat ini seakan tidak ada bedanya. Yang mana dalam dokumen ini masih merupakan produk dari Bupati periode terdahulu. Seharusnya Bupati terlantik sudah menggunakan haknya dalam APBD Perubahan 2021. Namun sampai sekarang Partai Golkar sendiri belum melihat inisiatif dari kalangan eksekutif yang dipimpin oleh Sunaryanta.

“Pak Bupati Sunarnyanta seharusnya sudah memunculkan apa yang menjadi visi misi Bupati terpilih di APBD Perubahan tahun 2021. Tetapi kami belum melihat apa yang dikerjakan Bupati di APBD Perubahan 2021,” ucap Heri Nugroho, Kamis (14/10/2021) saat dihubungi.

Mengenai hal tersebut, sebagai partai pengusung kemenangan pada Pilkada 2020 kemarin, pihaknya akan segera memanggil Bupati dan Wakil Bupati. Nantinya, pihaknya akan membahas langkah apa yang segera harus dilakukan untuk merealisasikan janji politik serta visi misi yang diusung oleh bupati dan partai.

“Janji politik ini harus dilaksanakan dan ini kapan akan mulai realisasi. Sebab ini merupakan tanggung jawab kepada masyarakat,” imbuh dia.

Visi misi yang diusung mulai dari investasi, pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan yang dulu direncanakan akan dioptimalkan harus segera direalisasikan. Dengan begitu kondisi masyarakat dan perekonomian akan bisa meningkat sesuai dengan yang diinginkan.

“Janji politik ini harus dieralisasikan sebab masyarakat memilih itu salah satunya atas program dan janji politik. Jika tidak dijalankan maka akan berpengaruh juga terhadap partai pengusung,” paparnya.

Mengenai komunikasi yang dijalin, dirinya mengungkapkan jika komunikasi dengan bupati dan wakil bupati tetap berjalan. Tidak menutup kemungkinan, partai pengusung akan segera memanggil bupati dan wakil bupati untuk membahas realisasi janji politik tersebut.

Heri menyebut bahwa pihaknya menunggu itikad baik dari Bupati dan Wakil Bupati. Jika nantinya tak kunjung ada kejelasan, ia membuka kemungkinan untuk menginisiasi hak interpelasi di DPRD Gunungkidul. Namun begitu, pemanggilan yang akan segera dilakukan dalam waktu dekat ini sebagai bentuk awal komunikasi antara partai pengusung dengan Bupati. Baru nantinya jika memang tidak ada langkah-langkah yang diambil, kita akan masuk ke langkah berikutnya.

“Peluang (interpelasi) ada, tapi kita tunggu saja perkembangannya seperti apa dulu,” lanjut Heri yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Gunungkidul ini.

Disinggung mengenai proyek 1,7 triliun yang beberapa waktu lalu menjadi sorotan dan bahasan bersama, dirinya mengatakan bahwa hal tersebut juga akan dibahas dalam pertemuan itu. Pihaknya belum mengetahui secara detail rencana tersebut, termasuk dengan pendanaannya.

“Untuk secara garis besar, Golkar mengetahui proyek tersebut, namun secara mendetail belum mengetahui dan perlu diskusi lebih lanjut,” terang dia.