Investasi Jangka Panjang Perbaikan SDM Gunungkidul Melalui Penggenjotan Kualitas Hidup Anak

Wonosari,(pidjar.com)–Pemerintah kabupaten Gunungkidul terus berupaya meningkatkan pelayanan terhadap anak-anak. Hal ini perlu digenjot agar nantinya seluruh hak anak terpenuhi oleh keluarga, lingkungan maupun pemerintah. Targetnya, pada tahun 2021 mendatang, Gunungkidul bisa mendapat predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) dan pemenuhan hak anak dapat benar-benar terealisasi secara maksimal.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sudjoko melalui Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rumi Hayati mengatakan, seluruh aspek pelayanan mulai dari pendidikan, kesehatan, sosialisasi dan sejumlah aspek lain terus dikebut perbaikan dan peningkatannya. Hal ini dilakukan agar semua kebutuhan anak Gunungkidul dapat sepenuhnya terfasilitasi dan tidak ada perbedaan yang dialami.

“Semua lintas sektoral ikut dalam peningkatan kualitas pelayanan agar keperdulian semua elemen bagi anak lebih meningkat lagi,” kata Rumi Hayati, Kamis (31/01/2019).

Diskriminasi tentu sangatlah ditentang untuk menuju Kabupaten Layak Anak. Semua kebutuhan anak harus tercukupi agar nantinya membentuk kepribadian dan pola pikir anak menjadi lebih maju dan pada akhirnya bisa menjadi sumber daya manusia yang lebih memadai pada generasi mendatang. Saat ini, pemerintah telah kembali menyusun sejumlah konsep agar dapat menaikan tingkatan yang saat ini dicapai.

“Kita masih di level Madya. Untuk sampai di KLA sendiri ada tingkatan yang harus dilalui yakni Nindya, Utama dan KLA. Masih jauh memang tapi kami berupaya semaksimal mungkin,” tambahnya.

Rumi menambahkan, tahun 2021, Kabupaten Gunungkidul memang menargetkan diri untuk menjadi Kabupaten Layak Anak. Pendampingan pada desa dan sekolah dalam pemenuhan anak teruslah dilakukan. Dari 144 desa yang ada, hingga tahun 2018 lalu telah 69 desa mendapat pendampingan perduli hak-hak anak. Sementara di tahun 2019 ini akan dilakukan pendampingan pada 11 desa lainnya.

Pendampingan ini meliputi kepekaan dalam menangkap situasi agar anak merasa terlindungi, pemenuhan hak pendidikan, kesehatan dan hal lainnya. Sebelas desa tersebut menyasar di seluruh desa di Kecamatan Purwosari, Semanu dan Nglipar. Selama ini, kendala yang dihadapi oleh dinas dalam menuju kabupaten layak anak yakni berkaitan dengan komitmen seluruh OPD dan elemen masyarakat yang belum maksimal.

“Perda mengenai layak anak dan pemenuhan hak masih belum ada. Kami terbentur di sektor itu, saat ini kami terus berupaya agar nantinya perdanya ada. Kalau untuk keunggulan ya memang telah ada perda perlindungan perempuan dan anak serta Perbub pencegahan usia nikah,” tambah dia.

Sementara itu, Fasilitator KLA DIY, Nyadi Kasmoredjo mengatakan untuk di wilayah Gunungkidul memang perlu ada upaya yang lebih matang kembali dalam menggenjot pemenuhan terhadap hak anak. Semua sektor jajaran pemerintahan harus lebih bersinergi dan aktif di bidangnya masing-masing dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Pemenuhan hak tanpa melupakan karakter dan jati diri juga harus ditekankan.

Berkaitan dengan pemenuhan kesehatan atau khususnya gizi juga harus lebih diperhatikan mengingat ada sejumlah titik atau permasalahan kesehatan yang menjadi sorotan pemerintah kabupaten.

“Pendampingan dengan memberikan arahan-arahan dan mengapdopsi dari daerah lain dengan disesuaikan pada kondisi daerah akan terus dilakukan. Komitmen yang kuat menjadi sebuah dorongan yang kuat pula, modal sudah Pemkab Gunungkidul dan masyarakat tinggal meneruskannya,” tutup dia.