Kepala Disdikpora Yakini Aksi Mogok GTT dan PTT Batal Dilaksanakan

Semanu,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Izin tidak mengajar yang direncanakan oleh para Guru Tidak Tetap (GTT) Kabupaten Gunungkidul pada 15-31 Oktober 2018 dikhawatirkan oleh sejumlah pihak. Mogoknya para guru selama 2 minggu tersebut dikhawatirkan akan membuat proses belajar mengajar terganggu. Tak hanya sekolah, intansi terkait pun juga turut mengamati perkembangan yang terjadi agar nantinya bisa digelar langkah antisipasi.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Bahron Rosyid menuturkan, perihal kabar akan mogoknya para GTT dan PTT mulai Senin mendatang ini sudah didengar oleh dinas. Meski begitu, hingga saat ini masih belum ada pemberitahuan secara resmi.

Terkait rencana mogok ini, pihaknya telah menggelar koordinasi dengan segenap kepala sekolah serta guru-guru bersatatus PNS. Dinas meminta nantinya meski ada aksi mogok kerja, kegiatan belajar mengajar (KBM) bisa tetap berlangsung.

“Jangan sampai merugikan para siswa,” beber Bahron, Jumat (12/10/2018) siang.

Bahron berharap agar aksi ini bisa dibatalkan lantaran berdampak sangat buruk terhadap pendidikan di Gunungkidul. Ia juga berharap agar para GTT dan PTT tetap mengedepankan pengabdiannya kepada masyarakat sebagai seorang guru. Di sisi lain, Bahron meyakini GTT dan PTT tidak akan jadi melakukan aksi izin tidak mengajar tersebut.

“Tunggu saja saya yakin mereka batal melakukan aksi tersebut,” tutupnya.

Kepala Dinas sendiri menjanjikan kepada segenap GTT dan PTT bahwa pihaknya masih sesuai dengan keputusan semula yang akan memberikan Surat Keputusan (SK) Bupati kepada para GTT yang memenuhi syarat para tahun 2019 mendatang.

“Sebenarnya kita sudah menggelar mediasi dengan kalangan GTT dan PTT. Satu saja pesan saya jangan terlalu meninggalkan anak didik karena mereka membutuhkan kehadiran para gurunya,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala SD Negeri Semanu, Kecamatan Semanu, Kusti Dwimartini mengkhawatirkan terganggunya KBM di sekolahnya jika rencana mogok jadi dilakukan. Pasalnya, di sekolahnya tersebut, terdapat 8 GTT dan 1 Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang selama ini menjadi tulang punggung sekolah.

“Jika izin tidak mengajar jadi dilaksanakan tentu saja akan mengganggu KBM di sekolah kami karena rata-rata GTT di sekolah kami adalah guru kelas,” kata Kusti Dwimartini.

Ia mengatakan, jika para GTT tidak berangkat akan sangat menyulitkan pihak sekolah. Sebab saat ini sistem pendidikan sendiri menggunakan kurikulum 2013 yang sifatnya terintregasi.

“Kita ada 5 guru kelas dengan status GTT dan tiga lainnya, adalah 1 guru olahraga, 1 guru agama Kristen dan 1 orang guru muatan lokal (mulok). Kalau guru kelas tidak masuk lalu muridnya bagaimana,” kata dia.

Namun demikian, pihak sekolah tidak bisa berbuat banyak ketika merespon izin tidak mengajar oleh para GTT dan PTT. Kusti mengaku telah mengizinkan mereka mengambil izin itu.

“Kita hanya bisa berharap pemerintah mendengarkan perjuangan GTT dan PTT ini diperhatikan terutama tuntutan Permen 36 terkait dngan pembatasan usia CPNS, lalu angkat Guru honorer yang masa baktinya sudah mencapai puluhan tahun,” katanya.