Pemerintah Masih Upayakan Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Pemerintah melalui Dinas Sosial tengah melakukan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Langkah ini dimaksudkan untuk mendapatkan data real di lapangan dan kevalidan DTKS di Gunungkidul, sehingga setiap ada program penyaluran, data penerimanya sesuai dan tepat sasaran.

Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Gunungkidul, Hadi Hendro Prayogi mengatakan, setiap bulannya data tersebut terus diupdate dan dibenahi oleh pemerintah. Dari kalurahan dan kabupaten dilakukan sinkronisasi, kemudian masuk ke pemerintah pusat.

“Kebetulan untuk Desember-Januari ini kita sudah lakukan verifikasi sekitar 20.000 rumah tangga,” kata Hadi Hendro Prayogi.

Data di Gunungkidul, rumah tangga yang masuk kategori DTKS sekitar 137.000. Dari jumlah ini baru terverifikasi 20.000 rumah tangga, dikarenakan yang melakukan verifikasi di tingkat kalurahan yang mengetahui secara pasti kondisi di lapangan. Sehingga tidak serta merta verifikasi ini dapat dengan cepat dilakukan.

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan itu, berubahnya DTKS ini karena berbagai hal diantaranya karena meninggal, pindah domisili, ataupun perubahan ekonomi rumah tangga tersebut. Dengan upaya yang diterapkan ini diharapkan data jauh lebih valid dan jika ada penerimaan bantuan lebih tepat sasaran dan sesuai kondisi di lapangan.

“Masih berproses. Ada data yang disinkronkan dengan Kementerian Sosial, Kemendagri, maupun Kementerian Kependudukan,” sambungnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, jumlah penerima PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Gunungkidul juga terus mengalami perubahan. Para penerima ada yang mengundurkan diri karena merasa ekonominya sudah membaik.

Adapun data penerima bantuan BPNT di Gunungkidul untuk bulan Februari sebanyak 87.987 keluarga penerima manfaat (KPM) dan untuk PKH sebanyak 55.515 (KPM).