Pemilu Makin Dekat, Dinas Wanti-wanti Pamong Netral

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)– Semakin mendekatnya pesta demokrasi Pemilu Serentak pada 2024 mendatang, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menghimbau agar Pamong Kalurahan dapat menjaga integritas serta netralitas dirinya di wilayahnya bertugas. Hal itu guna menjaga kondusifitas serta menghindari potensi pelanggaran yang ada.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul, Sujarwo, mengatakan pihaknya mulai intens dalam berkoordinasi dengan Panewu guna meminimalisir pelanggaran oleh Pamong Kalurahan saat menjelang Pemilu serentak seperti saat ini. Salah satu langkah yang sudah dilakukan ialah menggencarkan sosialisasi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pamong Kalurahan.

“Kita sudah beberapa kali melalui Panewu kemudian Lurah dan waktu itu juga bertemu Dukuh-Dukuh intinya kita mensosialisasikan berbagai ketentuan serta bagaimana agar bisa menjaga situasi di wilayahnya masing-masing supaya kondusif,” ucap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul, Sujarwo, Kamis (02/03/2023).

Dijelaskannya, pembinaan kepada Pamong Kalurahan merupakan agenda rutin yang setiap tahun pihaknya dilaksanakan. Namun karena bertepatan menjelang pemilu serentak, pihaknya menyisipkan materi ataupun himbauan agar Pamong Kalurahan dapat menjaga netralitasnya serta tidak tergabung dalam gerakan politik.

“Kalau program khusus memang tidak ada, tapi setiap tahun kaki mengadakan program pembinaan seperti itu. Intinya jangan sampai melanggar larangan dan jangan sampai mengabaikan kewajiban,” imbuh Sujarwo.

Pihaknya berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunungkidul guna mengetahui ketika ada Pamong Kalurahan yang terlibat dalam gerakan politik praktis. Ditambahkannya, dalam tingkatan Pemerintah Kalurahan pembinaan terhadap Pamong sepenuhnya menjadi tanggungjawab Lurah sehingga diharapkan juga peran aktif Lurah untuk meminimalisir potensi pelanggaran yang ada.

“Pengawasan tetap di Bawaslu, tapi biasanya kami juga melakukan koordinasi ketika ada hal yang perlu dikoordinasikan. Kalau misal Panewu atau Lurah juga perlu koordinasi dengan kami maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan,” pungkasnya.