Percepat Layanan Air Minum Layak dan Penanangan Stunting, Pemkab Gunungkidul Bangun 6 SPAMDes

Wonosari,(pidjar.com) – Percepatan dan pemerataan infrastruktur dasar masyarakat terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Salah satu langkah yang dilakukan pada tahun 2026 adalah pembangunan enam Sistem Penyediaan Air Minum Desa (SPAMDes) di sejumlah wilayah yang masih membutuhkan akses air bersih dan sebagai upaya penanggulangan maupun pencegahan stunting.

Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Petumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul, Yuliana Dwi Arsanti, mengatakan pada tahun 2026 ini pemerintah kabupaten akan melakukan pembangunan SPAMDes yang tersebar di Kalurahan Giripurwo, Ngawu, Kedungkeris, Ngoro-oro, Patuk, dan Giricahyo.

Nantinya, masing-masing SPAMDes iki akan disalurkan ke rumah-rumah warga di sekitar lokasi yang memang selama ini belum teraliri air. Ditargetkan, masing-masing mampu melayani sekitar rata-rata 29 sampai dengan 40 sambungan rumah (SR).

“Total ada sekitar 212 sambungan rumah (SR) yang terlayani oleh program SPAMDes,” terang Yuliana Dwi Arsanti, Senin, (02/06/2026).

Lebih lanjut ia mengatakan, dalam realisasi program tersebut pemerintah kabupaten menganggarkan sebesar Rp 1,16 miliar. Masing-masing titik mendapatkan alokasi anggaran yang berbeda, mulai dari Rp 132 juta sampai dengan Rp 268 juta.

Adapun saat ini program pembangunan infratruktur dasar ini masih pada tahap perencanaan. Ditargetkan tahapan-tahapan realisasi atau pelaksanaan dapat dimulai pada pekan ketiga Juni 2026 dan selesai pada September mendatang.

“Penyediaan air minum yang layak menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kesehatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan lainnya,” tambah dia.

Selain pembangunan SPAMDes, DPUPRKP juga mengusulkan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) kepada pemerintah pusat untuk lima kalurahan dengan tingkat kesulitan akses yang cukup tinggi. Adapun kalurahan yang telah diusulkan dan sempat dilakukan survei lokasi diantaranga di Kalurahan Banyusoco, Semoyo, Tegalrejo, Pundungsari, dan Bejiharjo.

“Untuk Pamsimas yang kami usulkan ke pemerintah pusat itu sampai dengan sekarang kami masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala DPUPRKP Gunungkidul, Rakhmadian Wijayanto, mengatakan akses terhadap air bersih dan sanitasi merupakan bagian penting dalam strategi penanganan stunting yang dilakukan pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan SPAMDes, Pamsimas dan program lainnya agar dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan upaya pencegahan stunting.

“DPUPRKP memiliki peranan dalam penanganan dan pencegahan stunting di daerah melalui dukungan penyediaan air minum, SPAMdes dan sanitasi lingkungan pak, di beberapa kalurahan yg sebagian rawan stunting,” kata Rakmadian Wijayanto saat dihubungi Pidjar.com.

Berdasarkan data yang dimiliki, cakupan akses air minum layak di Gunungkidul saat ini telah mencapai 90,96 persen. Sebanyak 25 persen masyarakat memperoleh layanan melalui jaringan perpipaan PDAM, 24 persen melalui SPAMDes dan SPAMDus, sementara sisanya berasal dari sumber air mandiri seperti sumur dangkal, mata air, maupun sumur bor.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah padukuhan yang belum terjangkau layanan perpipaan sehingga pembangunan sarana air minum terus menjadi prioritas pemerintah.

“Air bersih dan sanitasi yang baik sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Karena itu intervensi melalui SPAMDes, Pamsimas maupun program sanitasi terus kami lakukan,” katanya.

Selain infrastruktur air minum, DPUPRKP juga menjalankan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai bagian dari intervensi lingkungan sehat. Tahun ini Pemkab Gunungkidul mengalokasikan anggaran Rp5,12 miliar untuk perbaikan 256 unit RTLH yang tersebar di 53 kalurahan.

“Dalam penanganan stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektoral. Dimana masing-masing memiliki ketugasan dan program yang berbeda namun terintegrasi. Di DPUPRKP selain dukungan penyediaan air bersih dan sanitasi aman, juga ada prohram RTLH dimana program ini merupakan penanganan lapis kedua,” tandas dia.

Sebagai informasi, jumlah anak stunting di Gunungkidul per Februari 2026 masih mencapai 4.453 anak atau sebesar 15,72 persen. Kasus ini tersebar di seluruh wilayah Gunungkidul, berbagai intervensi terus dilakukan pemerintah untuk menekan kasus stunting.