Perjuangan Kaum Disabilitas Menuntut Hak Untuk Bisa Hidup Lebih Baik Melalui Pembentukan Desa Inklusi

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Di tengah segala keterbatasannya, kaum difabel memang membutuhkan fasilitas khusus agar bisa memudahkan mereka dalam beraktifitas. Menjadi kewajiban pula baik bagi pemerintah maupun masyarakat umum, untuk memberikan mereka kesempatan lebih guna bisa hidup seperti orang normal pada umumnya.

Salah satu yang akan sangat membantu para warga Gunungkidul penyandang difabel adalah keberadaan desa inklusi. Semakin banyak desa berkategori inklusi ini, tentunya akan semakin memudahkan para kaum difabel dalam beraktifitas.

Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Sasana Inklusi dan Gerakan Difabel (SIGAB) DIY, Suharto, pembentukan desa inklusi akan sangat membantu pihaknya. Adanya penambahan fasilitas khusus serta sarana dan prasarana pendukung akan menjadikan kehidupan para penyandang disabilitas semakin layak.

Ditambahkan Suharto, makna pembentukan desa inklusi sendiri nantinya diharapkan tidak terbatas kepada pembangunan sarana dan prasarana semata. Akan tetapi yang juga sangat dibutuhkan adalah pelibatan para penyandang difabel dalam kegiatan di desa-desa.

“Adanya organisasi difabel di tingkat desa, pembinaan kepada kaum difabel akan membuat kami bisa ikut berperan serta dalam menyusun program bagi masyarakat,” papar Suharto, Jumat (01/06/2018) pagi.

Ia mencontohkan, di beberapa desa inklusi, telah ada kebijakan terkait pemberdayaan kaum difabel seperti misalnya memberikan kambing untuk diternakan maupun yang lainnya. Hal semacam ini sangat berguna dan memicu para difabel dalam melaksanakan kegiatan yang produktif.

Tak hanya memberikan dukungan secara materiil, adanya pelibatan kaum disabilitas juga mendongkrak moril penyandang disabilitas ini.

“Kami sangat mendorong agar pembentukan desa inklusi ini diperbanyak sehingga bisa menyentuh seluruh penyandang difabel di Gunungkidul,” tandas dia.

Pihaknya sendiri terus melakukan gerakan agar menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat maupun birokrat agar membentuk desa inklusi. Diantara yang dilakukan adalah menggelar temu inklusi secara rutin setiap dua tahun sekali. Acara semacam ini sendiri telah dilakukan sebanyak 2 kali di Sleman dan Kulonprogo. Pada tahun 2018 ini, rencananya temu inklusi akan digelar di Desa Plembutan pada Agustus mendatang.

“Harapannya saat temu inklusi dpat mempresentasikan apa yang sudah dilakukan dan merumuskan indikator yang disebut inklusi, bagaimana mencapai inklusi, kita evaluasi setiap dua tahun sekali,” kata Suharto.

Ia menambahkan bahwasanya ada satu hal penting lainnya yang seringkali terabaikan dan sangat merugikan penyandang disabilitas yakni keterbukaan keluarga. Selama ini ia banyak menemukan keluarga yang tidak terbuka ketika mendapati ada salah satu anggota keluarganya yang menyandang disabilitas. Tertutupnya keluarga ini disebut Suharto sangat merugikan lantaran bisa jadi nantinya anggota keluarga penyandang disabilitas tersebut tidak terdata baik oleh pemerintah maupun komunitas sehingga seringkali terlewati bantuan.

Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi menyatakan komitmen penuh dari Pemkab Gunungkidul dalam mendukung kaum disabilitas. Selama ini, kaum disabilitas mendapatkan perhatian cukup besar dari pihaknya.

Bahkan terkait rencana kegiatan temu inklusi yang akan digelar di Gunungkidul tersebut, Immawan langsung menyatakan kesediannya untuk membantu.

“Meski ini di tengah tahun anggaran, tetap akan kami upayakan memberikan bantuan,” imbuhnya.

Ia beberkan lebih lanjut, di Gunungkidul sendiri saat ini sudah terbentuk 3 desa inklusi yakni Desa Plembutan, Kecamatan Playen; Desa Beji, Kecamatan Patuk,; serta Desa Nglipar, Kecamatan Nglipar. Ke depan, pihaknya akan mendorong jajaran pemerintahan desa di Gunungkidul agar membentuk lebih banyak desa inklusi untuk mendukung kaum disabilitas.

“Tak hanya dari pemerintah namun kita upayakan juga dari swasta,” tutupnya.