Sukses di TPR Baron, Pungutan Retribusi Non Tunai Akan Diterapkan di 4 TPR Lain

Wonosari,(pidjar.com) – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berencana akan memperluas penerapan sistem pembayaran retribusi wisata secara non tunai atau cashless di sejumlah Tempat Pemungutan Retribusi (TPR). Langkah tersebut dilakukan setelah pelaksanaan pembayaran 100 persen non tunai di TPR Baron saat ini dirasa berhasil.

Sekretaris Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) Gunungkidul, Eko Nur Cahyo, mengatakan, penerapan uji coba sistem pembayaran digital di TPR Baron selama kurang lebih tiga pekan terakhir secara umum berjalan lancar dan mendapat respons positif dari sebagian besar wisatawan.

Meski demikian, masih ditemukan sejumlah kendala teknis di lapangan. Saat jumlah pengunjung membludak, perangkat mobile point of sales (mPOS) yang digunakan petugas cenderung mengalami peningkatan suhu sehingga proses transaksi menjadi lebih lambat.

“Ada beberapa kendala kecil seperti alat yang panas sehingga pelayanan sedikit tersendat. Tapi secara umum dapat diatasi dengan menggunakan perangkat cadangan,” terang Eko Nur Cahyo, Jumat, (05/06/2026) usai rapat evaluasi.

Selain itu, pada beberapa transaksi ditemukan kendala berupa tiket maupun bukti pembayaran yang tidak tercetak secara otomatis. Sebagai solusi sementara, petugas melakukan dokumentasi transaksi melalui foto pada layar perangkat mPOS.

“Untuk kesiapan pengunjung dalam pembayaran cashless sudah tinggi. Hanya sekitar 5 persen saja yang belum siap dan kemudian putar balik melewati TPR yang melayani pembayaran tunai,” jelasnya.

Dalam rapat koordinasi bersama dengan jajaran sejumlah OPD bersama dengan PT NGI penyedia jasa tiketing juga disepakati bahwa akan dilakukan perluasan layanan digital dalam pembayaran retribusi di Gunungkidul. Hal ini sejalan dengan keberhasilan yang diterapkan di TPR Baron.

Nantinya akan ada empat TPR yang akan mereplika sistem pembayaran 100 persen cashless ini. Diantaranya TPR JJLS Kemadang yang berada di sebelah barat TPR Baron, TPR Ngestirejo, TPR Banjarejo, dan TPR Pulegundes. Sementara untuk kawasan wisata pegunungan, sistem pembayaran non tunai penuh akan diterapkan di Wisata Nglanggeran.

“Ini masih dalam perencanaan dan pembahasan bersama. Rencananya mungkin bulan Oktober akan diterapkan kebijakan itu di 4 TPR pantai,” tambah dia.

Saat ini pemerintah daerah tengah melakukan berbagai persiapan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Koordinasi juga dilakukan dengan PLN terkait pasokan listrik serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Gunungkidul untuk memastikan kesiapan jaringan internet di seluruh lokasi yang akan menerapkan sistem tersebut.

“4 TPR pantai yang disebutkan itu telah memenuhi untuk penerapan pembayaran non tunai. Listrik tersedia dan jaringan internet aman. Nantinya dari Diskominfo akan membedakan jaringan untuk publik serta untuk akses piranti pembayaran cashless,” ungkap dia.

Sedangkan dari PT NGI juga berkomitmen penuh dalam pengembangan layanan publik dengan digitalisasi yang diterapkan sekarang ini untuk memudahkan dalam pemungutan retribusi dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

“Dari PT NGI mendukung secara teknis untuk pengembangan cashless retribusi di TPR lainnya,” sambungnya.

Penerapan pembayaran retribusi secara digital merupakan bagian dari upaya modernisasi tata kelola sektor pariwisata. Selain mempermudah wisatawan, sistem ini juga diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan pendapatan daerah dari sektor wisata.