Proyek Pemerintah Yang Dibatalkan Akibat Darurat Covid19, Dari Pembangunan Rumah Sakit Hingga Revitalisasi Alun-alun

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Penanganan tanggap darurat corona diperkirakan membutuhkan anggaran yang besar. Ada banyak sektor yang terpukul berkaitan dengan tanggap darurat corona ini. Selain sektor kesehatan, sejumlah sektor lainnya terutama ekonomi juga mendapatkan perhatian khusus.

Pemerintah sendiri mulai ancang-ancang untuk menggelontorkan anggaran khusus dalam penanganan covid19 di Gunungkidul. Tentunya dengan rencana penganggaran ini, efisiensi hingga pemangkasan anggaran pada sejumlah bidang harus dilakukan. Sebelumnya, pemerintah telah mengambil kebijakan pemangkasan pada dana alokasi khusus. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengalihkan sejumlah anggaran pada APBD 2020 ke Belanja Tak Terduga. Sedikitnya anggaran puluhan miliar dari APBD 2020 dialihkan melalui refocusing tahap pertama dan kedua.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Saptoyo menuturkan, beberapa sumber dana untuk pembangunan dan program pemerintah telah dialihkan ke Belanja Tak Terduga. Adapun jumlah yang telah dialihkan saat ini mencapai 55,54 miliar rupiah. Dana tersebut nantinya diproyeksikan akan dimanfaatkan untuk penanganan covid 19 di Gunungkidul. Mulai dari pembelian alat pelindung diri (APD), kemudian kebutuhan medis lainnya berkaitan dengan rumah sakit dan lainnya.

Adapun sejumlah program pembangunan harus ditunda atau dibatalkan akibat pengalihan ini. Diantaranya proyek yang urung dilaksanakan adalah pembangunan Rumah Sakit Bedoyo, Kecamatan Ponjong dan Rumah Sakit Ngoro-oro, Kecamatan Patuk; realokasi Jamkesta di Dinkes; SPPD kunjungan Kerja DPRD Gunungkidul; Revitalisasi Alun-alun Wonosari. Kemudian beberapa peningkatan jalan dan jembatan, dan penyesuaian pajak rokok.

“Semua sudah dialihkan dari APBD 2020 menjadi BTT APBD 2020 sehingga terpaksa pelaksanaannya yang seharusnya tahun ini terpaksa ditunda,” terang Saptoyo, Senin (14/04/2020).

Adapun sebelum dilakukan penambahan tersebut dana BTT yang dimiliki oleh Pemkab yakni sebesar 1,7 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, proyeksi utama yakni untuk penanganan kesehatan baik di dinas kesehatan maupun di RSUD Wonosari, BPBD, RSUD Saptosari sebesar 36 miliar rupiah

Untuk penanganan kesehatan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan medis seperti obat-obatan, alat pelindung diri, rujukan dan keperluan lainnya.

Kemudian, anggaran tersebut nantinya juga akan digunakan untuk penanganan ekonomi dan penyediaan atau penanganan jaring pengaman sosial. Dua sektor ini membutuhkan anggaran lebih dari 10,4 miliar rupiah.

“Tentu penanganan tidak terhenti di situ saja. Masih terus dilakukan, nantinya akan ada pemanfaatan anggaran lanjutan untuk penanganan pandemi corona,” tambahnya.

Tak hanya DAK yang dibatalkan karena untuk penanganan corona dan peralihan APBD 2020 tersebut. Beberapa sumber dana lain pun juga dilakukan pemangkasan, mulai Dana Alkoasi Umum (DAU) , DID dan Dana Bagi Hasil (DBH). Namun demikian, nantinya masih menunggu peraturan dari pemerintah pusat yang hingga sekarang ini belum diterima oleh Pemkab Gunungkidul.

Anggota Komisi B DPRD Gunungkidul, Eko Rustanto mengatakan jika koordinasi terus dilakukan oleh Pemkab dengan DPRD Gunungkidul berkaitan dengan penganggaran penanunggalan corona. Berdasarkan laporan yang ia terima dan tengah dalam bahasan, DAU dan DID akan dilakukan pemotongan sebesar 10 persen dari anggaran yang dimiliki. Kemudian untuk DBH akan dipotong 23,5 persen.

“Masih ada kemungkinan sumber dana lain juga akan dipotong bahkan dibatalkan,” terang Eko.

“Ada banyak sektor yang harus diperhatikan dalam penanganan pandemi ini. Maka dari itu, anggaran yang dibutuhkan pun juga besar, khususnya untuk kesehatan dan disusul penaganan pada sektor lain,”imbuhnya.