fbpx
Connect with us

Pemerintahan

Pemerintah Akan Naikan Iuran BPJS Kesehatan

Diterbitkan

pada

BDG

Wonosari,(pidjar.com)–Pemerintah pusat berwacana untuk menaikkan tarif iuran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Rencananya kenaikan tarif iuran ini akan diberlakukan pada tahun 2020 mendatang. Saat ini, proses pembahasan dan pengkajian terkait rencana tersebut masih terus dikaji dengan sejumlah pertimbangan yang perlu dipikirkan untuk diputuskan secara matang.

Kabar ini sendiri tengah menjadi perbincangan khalayak. Selain berencana menaikkan tarif pemerintah juga akan berusaha menambah jumlah penerima BPJS Kesehatan PBI yang semula berjumlah 96,8 juta penerima menjadi lebih dari 100 juta penerima.

Belum diketahui secara pasti, besaran kenaikan iuran yang dibayarkan melalui PBI pemerintah kabupaten ataupun pemerintah pusat. Tarif iuran saat ini sebesar Rp 23.000 per orang. Dengan adanya wacana semacam ini tentunya beban yang dibayarkan lebih tinggi.

Berita Lainnya  Laporan Tidak Disertai Terlapor, Proses Penyelidikan Kasus Dugaan Perusakan APK Milik Suharno Dihentikan Bawaslu

Kepala BPJS Gunungkidul, Syarifatun Kurniaekawati mengatakan jika saat ini pihaknya masih belum mendapat informasi lebih lanjut atas wacana kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kategori PBI. Namun demikian, ia tidak menampik jika telah mendengar wacana itu. Menurutnya, lantaran masih belum ada instruksi khusus, pihaknya belum melakukan persiapan khusus dalam penerapan kebijakan baru ini. Ia memilih untuk menunggu hasil pembahasan wacana tersebut.

“Itu kan masih dalam proses penbahasan, kami tentunya menunggu kebijakan dari pusat dan kemudian akan kami sesuaikan,” terang dia, Selasa (30/04/2019).

Data yang ada, jumlah peserta BPJS Kesehatan yang dibayarkan melalui PBI baik oleh Pemkab Gubungkidul maupun menggunakan pemerintah pusat yakni lebih dari 600 ribu penerima. Tidak menutup kemungkinan jumlah ini akan bertambah jika kebijakan diterapkan.

Berita Lainnya  Antisipasi Anthraks, Dinas Batasi Lalu Lintas Ternak di Bagian Timur dan Utara

“Belum tahu kapan diterapkan ataupun berapa besarannya. Kalau informasi awal itu akan diterapkan di tahun 2020, mekanismenya bagaimana itu ranah pemerintah,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani memastikan jika wacana kenaikan tarif iuran PBI akan disahkan dan diterapkan pada tahun depan melalui APBN. Beberapa waktu lalu pun dari Menteri Kuangan dan Menteri Kesehatan melakukan pertemuan dan komunikasi dalam membahas usulan kebaikan tarif iuran BPJS Kesehatan bagi PBI.

Kendati demikian, dipastikan pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat akan tetap diupayakan maksimal mungkin. Sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap stabil dan sama mengingat kesehatan merupakan program pemerintah yang terus dilakukan perbaikan mutunya agar tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat jauh lebih baik kembali.

Iklan

Facebook Pages

Iklan

Pariwisata

Berita Terpopuler