fbpx
Connect with us

Pemerintahan

Ratusan Titik Program BKK Terancam Batal, DPRD Tolak Pemangkasan Anggaran

Diterbitkan

pada

BDG

Wonosari,(pidjar.com)– Usulan Bupati Gunungkidul, Sunaryanta untuk memangkas budget anggaran program DPRD Gunungkidul menuai reaksi keras dari kalangan dewan. Kebijakan ini langsung ditolak lantaran berdampak pada gagalnya program-program pembangunan yang langsung menyasar masyarakat. Salah satu fraksi yang dengan tegas menolak adalah Fraksi Gerindra.

Sebagai informasi, berdasarkan usulan dari Bupati Gunungkidul, pemangkasan anggaran untuk kegiatan DPRD Gunungkidul mencapai 27,5 miliar. Adapun anggaran yang dipangkas meliputi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pokir DPRD Gunungkidul mencapai 22,5 miliar. Kemudian anggaran perjalanan dinas mencapai 4,5 miliar serta anggaran Sekretariat DPRD Gunungkidul sebesar 500 juta. Usulan pemangkasan ini dilakukan lantaran dalam APBD 2023 yang telah ditetapkan, defisit anggaran mencapai 4,7%. Sementara dalam Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru, defisit APBD tidak boleh melebihi 2,2 %.

Berita Lainnya  Kades Baleharjo Jadi Tersangka, Dinas Siapkan Bantuan Hukum

Ketua Fraksi Gerindra, Eckwan Mulyana memaparkan, pihaknya telah melakukan pembahasan internal berkaitan usulan pemangkasan anggaran ini. Hasilnya, Fraksi Gerindra memutuskan untuk menolak usulan pemangkasan anggaran ini, terutama yang berkaitan dengan program BKK.

“BKK ini program yang ditunggu-tunggu masyarakat. Karena memang membangun fasilitas-fasilitas publik yang bermanfaat bagi mereka,” beber Eckwan, Rabu (21/06/2022).

Ia berharap aspirasi dari kalangan dewan sendiri didengarkan oleh pemerintah. Ditambahkannya, pihaknya tidak masalah apabila pemangkasan dilakukan untuk budget perjalanan dinas maupun Sekretariat DPRD. Namun hal ini akan menjadi masalah apabila yang dipotong adalah BKK. Jika BKK pokir DPRD yang dipotong, bisa dipastikan nanti akan ada pembatalan puluhan hingga ratusan titik pembangunan jalan, talud, hingga rehab Balai Padukuhan.

Berita Lainnya  Ajukan Kritik Kepada Pemerintah Melalui SP4N Lapor, Maksimal 10 Hari Harus Dijawab

“Bagi kami, kalau untuk pemangkasan anggaran perjalanan dinas tidak masalah. Tapi jangan sampai BKK, kasihan masyarakat,” tutur dia.

Gonjang-ganjing pemangkasan program BKK sendiri mulai membuat resah warga masyarakat. Banyak kalangan yang menanyakan jadi tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Selama ini, titik-titik tersebut tak pernah terjamah pemerintah. Hanya dari aspirasi anggota DPRD inilah kemudian bisa dibangun menggunakan dana APBD.

“Program ini asalnya dari aspirasi masyarakat lantaran lama tak terjamah dan tidak dilirik oleh eksekutif. Kalau sampai batal, bagaimana kecewanya mereka,” pungkas politisi dari Dapil 3 ini.

Iklan
Iklan

Facebook Pages

Iklan

Pariwisata

Berita Terpopuler