Connect with us

Politik

Songsong Pemilu 2019, PDIP Gunungkidul Sediakan Separuh Kuota Caleg Untuk Perempuan dan Kader Muda

Diterbitkan

pada

Paliyan,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Gunungkidul membuat terobosan berani dalam proses pencalegan kader yang nantinya akan bertarung dalam Pemilu legislatif pada tahun 2019 mendatang. Sedikitnya, separuh dari calon legislatif dari PDIP yang akan terjun dalam kontestasi pesta demokrasi tersebut merupakan kader wanita dan politisi muda.

“Paling tidak minimal separuh dari caleg PDIP akan diisi perempuan dan pemuda,” ucap Ketua DPC PDIP Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, Rabu (13/12/2017) siang yang ditemui saat meninjau pembangunan patung Ki Ageng Giring di Desa Giring, Kecamatan Paliyan.

Untuk caleg perempuan, sesuai aturan, setiap partai memang diwajibkan untuk memberikan jatah 30 % caleg perempuan. Menurut Endah, jumlah minimal ini akan bisa dipenuhi dan bahkan kemungkinan jumlah caleg yang bertarung lebih dari 30 %. Sementara untuk caleg dari unsur pemuda, meski tidak ada aturan resmi terkait hal tersebut, ia memastikan akan memberikan kuota minilam 20 % bagi para pemuda kader PDIP yang akan terjun dalam Pemilu 2019.

Berita Lainnya  Mendapat Ancaman Teror, DPC Demokrat Minta Perlindungan Polres Gunungkidul

Pertimbangan untuk memberikan kuota yang cukup besar kepada politisi muda sendiri disebutkan Endah bukan tanpa perhitungan yang matang. Saat ini berdasarkan survei internal yang dilakukan PDIP, jumlah pemilih muda cukup banyak. Dengan kuota yang besar itu bertujuan nantinya agar kue besar suara pemilih muda bisa digarap oleh kader muda PDIP yang dicalonkan.

“Para kader muda dan perempuan yang jadi calon itu juga bukan politisi ecek-ecek. Mereka telah menempuh pendidikan pratama yang digelar PDIP dalam 2 tahun terakhir ini, jadi saya rasa tidak akan menjadi masalah,” tandas dia.

Sementara untuk menambah perolehan suara partai, DPC PDIP Gunungkidul juga menyiapkan kuota sekitar 15 % bagi kalangan eksternal yang ingin maju dengan PDIP sebagai kendaraan politiknya. Sejumlah mantan pejabat Pemerintah Kabupaten, pemerintah desa, maupun tokoh-tokoh masyarakat diklaim mantan calon Wakil Bupati Gunungkidul ini sudah bergabung dengan PDIP.

Berita Lainnya  Target Kembangkan Kawasan Pesisir Barat, Pengusaha Sukses Ini Mantap Hijrah Jadi Politisi

“Kalau siapa-siapanya belum lah akan saya sebut, yang jelas mereka sudah bergabung dan bahkan sudah menempuh pendidikan pratama PDIP yang menjadi syarat utama untuk pencalegan,” ucapnya.

Wajib Ngantor di Tahun Politik

Meski Pemilu baru akan digelar pada tahun 2019 mendatang, akan tetapi keriuhan politik diperkirakan sudah akan berlangsung sejak tahun 2018 ini. Tak bisa dipungkiri bahwa para anggota DPRD petahana akan juga mulai fokus dalam proses pendulangan suara. Menanggapi hal tersebut, Endah menyatakan bahwa partai sangat mendukung para anggota DPRD dari PDIP untuk tetap aktif melakukan pendekatan kepada pemilih. Namun demikian, ia memerintahkan seluruh anggota legislatif untuk tetap tidak melupakan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD.

“Tetap wajib ngantor, tidak boleh tidak. Aspirasi rakyat harus tetap diperjuangkan dalam fungsi legislasi maupun pengawasan yang mereka miliki. Jadi konsekuensinya, mereka harus menambah jam dan hari kerja, silahkan tetap turun ke masyarakat dengan berbagai cara tapi tidak boleh meninggalkan tugas,” tegas Endah.

Berita Lainnya  Lampiran Hasil Swab Negatif Jadi Syarat Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati di Gunungkidul

Ia mewanti-wanti kepada seluruh anggota DPRD untuk mengindahkan perintah tersebut. Ia bahkan mengancam bilamana ada anggota yang tidak taat, akan mendapatkan proses evaluasi yang nantinya menjadi pertimbangan partai dalam menentukan status pencalegan.

PDIP sendiri memang memiliki peraturan ketat yang memaksa para kadernya untuk tunduk terhadap garis perjuangan partai.Seluruh kewajiban, seperti misalnya rapat partai, konsolidasi partai maupun pelaksanaan amanat partai serta tugas legislasi bagi para anggota DPRD wajib dijalankan secara sekaligus tanpa adanya alasan.

“Tidak ada alasan untuk penolakan. Jika memang sudah melanggar garis partai, bukan hanya pencalegan yang akan kami evaluasi akan tetapi juga proses pergantian antar waktu (PAW). Selama ini proses PAW hanya dilakukan sebatas ketika anggota DPRD meninggal dunia atau berhalangan tetap. Namun bagi kami, akan dilakukan secara dinamis. Jadi saya minta seluruh anggota agar tunduk terhadap garis perjuangan partai,” urai Endah.

Iklan
Iklan

Facebook Pages

Iklan

Pariwisata

Pariwisata2 hari yang lalu

Listrik Kerap Padam, Sistem Pungutan Retribusi Non Tunai di Pantai Gunungkidul Terganggu

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2026/03/VID-20260314-WA0005.mp4 Wonosari, (pidjar.com)–Penerapan sistem pembayaran retribusi wisata secara non-tunai di sejumlah Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) kawasan wisata pantai selatan Gunungkidul...

bisnis6 hari yang lalu

Pony Park Klaten Usung Konsep Wisata Ramah Hewan, Edukasi Interaktif Jadi Daya Tarik Utama

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2026/03/VID-20260314-WA0005.mp4 Klaten,(pidjar.com)– Kehadiran Pony Park Klaten (POPA) yang dijadwalkan resmi dibuka pada 28 Juni 2026 tidak hanya menawarkan destinasi wisata...

Pariwisata1 minggu yang lalu

Libur Sekolah, Obyek-obyek Wisata Mulai Dibanjiri Siswa Study Tour

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2026/03/VID-20260314-WA0005.mp4 Wonosari, (pidjar.com)-Libur sekolah tahun 2026 mulai menggerakkan sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) termasuk juga di Gunungkidul. Saat...

Pariwisata4 minggu yang lalu

Camping Syahdu di Pantai Watukodok

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2026/03/VID-20260314-WA0005.mp4 Wonosari,(pidjar.com)– Gunungkidul memamg menjadi gudangnya wisata alam di DIY. Bagaimana tidak, gugusan pantai selatan Kabupaten Gunungkidul menyuguhkan panorama pesisir...

Pariwisata2 bulan yang lalu

Mulai Pertengahan Mei Mendatang, TPR Baron Direncanakan Hanya Layani Pembayaran Retribusi Non-Tunai

https://pidjar.com/wp-content/uploads/2026/03/VID-20260314-WA0005.mp4 Wonosari,(pidjar.com)– Pemerintah Kabulaten Gunungkidul terus berbenah dalam memperkuat tata kelola retribusi yang lebih transparan, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan...

Berita Terpopuler