Surati Sri Sultan, Tokoh Pemuda Tuntut Pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga Dibatalkan

Wonosari, (pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Gelombang penolakan atas disetujuinya Raperda tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul terus bergulir. Tak hanya dari kalangan fraksi maupun Komisi DPRD Gunungkidul yang sempat melakukan aksi Walk Out pada Rapat Paripurna Senin (12/07/2021) lalu, kini penolakan disuarakan oleh penggerak Forum Pemuda Peduli Gunungkidul (FPPGK), Wisnu Dwi Atmojo.

Sabtu (17/07/2021) siang tadi, Wisnu mengirimkan surat keberatan atas disetujuinya Raperda tersebut. Surat tersebut ia tujukan kepada Gubernur DIY, Ketua DPRD Provinsi DIY, Kepala Kejaksaan Tinggi DIY, dan Kepala Ombudsman RI perwakilan DIY.

Wisnu sendiri menyoroti poin rencana pemisahan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) yang akan menjadi 2 OPD anyar. Ia menilai disetujuinya poin tersebut tidak mencerminkan sifat kepedulian pimpinan daerah Gunungkidul di tengah gelombang pandemi yang masih tinggi. Ia berharap Pemda DIY bisa melakukan evaluasi dan sekaligus juga membatalkan kebijakan ini.

“Saya sebetulnya sepakat Disdikpora dipisah. tapi mari lihat kondisi sekarang. Penularan covid19 di Gunungkidul masih tinggi. Tentu ini akan menambah beban anggaran di kemudian hari,” jelasnya.

Pemuda yang pernah tergabung dalam KNPI itu menegaskan jika pada kondisi ini diperlukan sense of crisis dari para pemangku kepentingan, dalam hal ini jajaran pemerintahan Gunungkidul. Bukan justru kemudian menambah jabatan di lingkungan Pemkab Gunungkidul. Adanya penambahan organisasi baru tersebut pasti akan berdampak secara langsung pada penambahan beban anggaran karena akan menambah biaya gaji dan
biaya lain di saat pandemi saat ini.

Menurutnya, belum ada urgensi dalam pemisahan di tubuh Disdikpora dikarenakan belum maksimalnya kinerja Disdikpora saat ini. Ia melanjutkan, akan lebih bijak jika pemerintah Gunungkidul lebih mengoptimalkan peran Disdikpora dahulu.

“Saya melihat belum ada urgensi dalam pemisahan Disdikpora, yang lebih urgent ialah penanganan pandemi dan pemulihannya di Gunungkidul,” sambungnya.

Selain itu, dengan pemisahan Disdikpora tidak menjamin kinerjanya akan lebih baik daripada saat ini. Itu dikarenakan di Gunungkidul belum adanya Perda Pendidikan dan Perda Kepemudaan yang merupakan acuan untuk pembangunan di bidang pendidikan dan kepemudaan.

“Di Gunungkidul belum ada Perda Pendidikan dan Perda Kepemudaan, itu penting karena jadi acuan pembangunan di bidang pendidikan dan pemuda. Harusnya 2 Perda itu yang dibentuk dahulu, nah ini malah mau langsung memisahkan Disdikpora,” terang pria yang akrab disapa Ahong ini.

Selain itu, ia menilai pemisahan Disdikpora menjadi 2 OPD anyar sarat akan kepentingan politis. Ia mencium aktifitas beberapa kelompok yang ingin memanfaatkan adanya pemisahan Disdikpora. Terlebih, menurutnya pemisahan Disdikpora dapat dilaksanakan ketika pandemi covid19 sudah mereda dan keuangan daerah kembali pulih.

“Ini hanya akal-akalan untuk bagi-bagi jabatan saja,” ketus dia.