Telan Dana Puluhan Miliar, DPRD Ngotot Program BKK Tetap Dilaksanakan

Wonosari,(pidjar.com)–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul tengah berupaya memperjuangkan agar anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diperuntukkan bagi Kalurahan tidak terdampak refocussing anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), pada tahun anggaran 2021 ini, anggaran sejumlah hampir 100 miliar memang akan dialihkan untuk penanganan pandemi covid19 di Gunungkidul. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan BKK yang merupakan pokok pikiran dewan tersebut tetap berjalan dan anggarannya tetap dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur di tingkat Padukuhan maupun kalurahan. Pada tahun 2021 ini, tercatat anggaran untuk program BKK ini mencapai 26 miliar.

Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Heri Nugroho menuturkan, kalangan DPRD Gunungkidul saat ini tengah menjalin komunikasi dengan pihak eksekutif. Dalam hal ini, DPRD Gunungkidul mengupayakan agar anggaran program BKK nantinya tidak terdampak refocussing anggaran. Menurut Heri, hal ini sangat penting lantaran program-program BKK ini merupakan hasil pokok pikiran wakil rakyat yang tentunya juga berasal dari aspirasi masyarakat, dapat terlaksana untuk memberikan dampak positif.

Salah satunya adalah program BKK fisik bagi Kalurahan. Menurutnya, pada tahun 2020 lalu, pokok pikiran dewan semuanya terdampak refocussing dan tidak ada yang terlaksana.

“Tahun 2021 ini kami upayakan agar pokok pikiran dewan tidak terdampak refocussing anggaran. Ini sudah kami bicarakan dengan pemerintah, makanya sedang dicarikan solusi terkait dengan kegiatan dan sektor apa saja yang terefocussing,” papar Heri Nugroho, Jumat (19/03/2021) siang.

Jika anggaran BKK ini nantinya terdampak refocusing, maka kalurahan tidak memiliki program kegiatan terkait dengan pembangunan. Bagaimana tidak, anggaran dana desa yang dimiliki saat ini masih difokuskan untuk penyaluran BLT dan penanganan covid19. Maka dari itu, dewan bersikeras agar BKK tidak terefocusing.

“Kalau anggarannya terefocusing maka kalurahan tidak ada kegiatan fisik to. Sementara cor rabat, pembangunan talud, pembangunan jalan, dan rehab balai padukuhan sangat diperlukan. Ya karena kondisinya sudah sangat tidak baik makanya perlu segera dilakukan pembangunan,” sambungnya.

Di sisi lain, jika kalurahan memiliki program kegiatan pembangunan fisik, maka masyarakat sekitar akan diberdayakan. Tenaga kerja akan diambilkan dari masyarakat setempat dan mereka akan mendapatkan upah.

“Seperti yang diketahui, selama pandemi pekerjaan sangatlah sulit didapat. Jadi kalau BKK terlaksana, mereka akan dapat upah untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari,” jelas politisi asal partai Golkar tersebut.

“Agar BKK tidak terefocusing maka Pemkab sekarang sedang mencarikan sumber dana lain yang bisa direfocusing,” tambah dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul, Subiyantoro menjelaskan, pihaknya telah memetakan Kalurahan mana saja yang akan mendapatkan BKK 2021 ini. Adapun pada tahun ini, pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar 26 miliar.

“Memang tidak 144 kalurahan mendapatkan BKK, hanya sekitar 100 lebih sedikit tapi merata di 18 Kapanewon,” ucap Subiyantoro.

BKK sendiri akan menyasar 660 titik. Mayoritas dana yang diterima dimanfaatkan untuk pembangunan jalan ataupun infrastruktur lainnya. Pelaksanaannya ada yang di bawah DP3AKPBMD maupun dari DPUPRKP.

“Kita tunggu arahan dari BKAD dulu. Baru kalau sudah pasti kita kumpulkan teman-teman kalurahan berkaitan dengan pelaksanaannya. Setiap kalurahan itu titiknya berbeda-beda,” tutupnya.