Tingkat Kerawanan Kian Meningkat, Bawaslu Perketat Pengawasan

Wonosari,(pidjar.com)–Memasuki masa tenang kampaye Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperketat pengawasan kegitan yang dilakukan oleh para paslon. Pasalnya menjelang hari H pencoblosan tingkat kerawanan praktik-praktik pelanggaran politik justru semakin meningkat.

Komisioner Bawaslu Gunungkidul, Rosita mengungkapkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan tim dari masing-masing paslon mengenai hal apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam masa tenang. Pihaknya juga melakukan pengawasan yang semakin diperketat.

Menurutnya tingkat kerawanan praktik pelaggaran politik, misalnya seperti money politik ataupun kegiatan politik culas lainnya dapat terjadi di masa tenang dan mendekati pencoblosan.

“Tim kita sudah bekali edukasi. Jika sekiranya ada pelanggaran langsung dilaporkan. Tentu kerawanan meningkat,” ungkap Rosita, Minggu (06/12/2020).

Pengawasan yang diperketat ini mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan mewarnai pelenyenggaraan pilkada 2020 di Gunungkidul. Ia mengatakan intensitas pertemuan hingga dini hari tadi kian meningkat.

” Mulai dari 24 kegiatan bahkan 50 titik dalam satu harinya dilakukan oleh timses ataupun paslon,” ujarnya.

Menurutnya pengawasan sendiri melibatkan baik tim Bawaslu yang mobile maupun pengawas ditingkat Kapanewon hingga Kalurahan. Selain intensitas tatap muka yang semakin meningkat, jumlah alat peraga kampanye juga meningkat drastis berdasarkan pengamatan dari tim bawaslu.

“Mulai Minggu sudah masa tenang. Nantinya APK juga sudah harus bersih. Kegiatan masyarakat dengan dalih arisan, pertemuan jenis lain, ataupun pengajian tidak diperbolehkan dulu,” ucap dia.

Tidak hanya APK yang nantinya akan ditertibkan atau dicopot oleh para relawan dari masing-masing paslon. Nantinya pihak pengawas akan melakukan penyisiran di mana saja rumah yang semula digunakan untuk pertemuan paslon atau tim, rumah pemenangan yang direncanakan sebagai Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan pergantian.

Begitu pula kendaraan yang dibranding pun dari Bawaslu juga menginginkan agar dilepas ataupun tidak digunakan untuk aktifitas.

“Rencana kita kerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Polres juga berkaitan dengan mobil branding ini,” imbuh Rosita.

Ia berharap dengan pengawasan yang semakin diperketat ini nantinya memimalisir terjadinya pelanggaran atau hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingha tidak menimbulkan suhu politik yang meningkat. Sama halnya tim cyber juga melakukan pemantauan di media sosial.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Gunungkidul, Tri Asmiyanto. Ia menyebut untuk menanggulangi politik uang yang kemungkinan marak menjelang pencoblosan, pihaknya akan melakukan apel patroli pengawasan politik uang.

“Patroli anti politik uang melibatkan berbagai unsur mengingat mulai tanggal 6 sampai 8 Desember 2020 adalah masa tenang. Kita berkoordinasi dengan unsur Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu dan telah melayangkan himbuan dan pertemuan dengan tim dari paslon,”ungkapnya.

Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani mengatakan menghimbau agar tim dari paslon untuk melakukan pencopotan APK, tidak melakukan praktik money politik, menjaga keamanan dan kenyamanan di masing-masing wilayah, pihaknya juga meminta agar pemasangan iklan ataupun pemveritaan disemua media dihentikan.

“Akun media sosial yang digunakan untuk media kampanye juga kami minta untuk dimasa tenang ini dinon aktifkan,” kata Ahmadi.