Pemkab Gunungkidul Raih WTP Lima Kali Berturut-turut

Wonosari, (pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia memberikan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019. Hal itu muncul setelah BPK menyerahkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Penghargaan tersebut bukan kali pertama didapat, namun sudah lima kali secara berturut-turut setiap tahun.

Bupati Gunungkidul, Badingah berharap, WTP yang sudah disandang Kabupaten Gunungkidul ini bisa dipertahankan. Menurutnya, laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 telah dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), jika ada kekurangan, maka kekurangan tersebut tidak dianggap signifikan terhadap pengambilan keputusan.

“Penyerahan LHP sangat penting dan merupakan amanat undang-undang. Alhamdulillah Kabupaten Gunungkidul dalam penyelenggaraan keuangan sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan, dan ini semua tidak terlepas dari ketaatan semua aparatur pemerintah di Kabupaten Gunungkidul di semua tataran ,” ujar Badingah, Minggu (10/05/2020).

Pihaknya mendorong seluruh komponen agar meningkatkan efisiensi kinerja. Salah satunya yakni sistem transaksi non tunai pada setiap kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Dengan diraihnya WTP ini, diharapkan kembali meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kami bukan sekedar mengejar predikat saja melainkan upaya untuk mewujudkan good govermant yang menciptakan budidaya birokrasi yang bersih, optimal dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat,”tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Saptoyo mengatakan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK sudah diyakini kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

“Tentunya semua tidak sempurna. Masih ada beberapa catatan-catatan untuk pebaikan ke depan. Alhamudillahnya catatan yang kami terima setiap tahunnya terus berkurang, itu artinya kita semua terus bebenah dalam segala hal, khususnya untuk bidang keuangan,” ucap Saptoyo.

Beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan yakni peningkatan koordinasi antar OPD terkait, perbaikan atau pemutakhiran data, dan SOP.

pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan predikat WTP. Adapun salah satunya ialah upaya preventif memperhatikan aturan-aturan pengelolaan keuangan yang kaitannya dengan pendapatan, belanja, aset bekerjasama dengan inspektorat daerah dalam pendampingan penyususnan lapiran keuangan dan pengawasan-pengawasan lainnya.