Penipuan Program Koperasi Desa Merah Putih Terbongkar, Pelaku Minta Uang hingga Rp80 Juta ke Kalurahan

Wonosari,(pidjar.com)–Komandan Kodim 0730/Gunungkidul, Letkol Inf. Alfian Yudha Praniawan, menegaskan tidak ada pungutan apa pun dalam pelaksanaan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Gunungkidul. Penegasan itu disampaikan setelah muncul dugaan penipuan oleh oknum yang mengatasnamakan PT Agrinas dan meminta uang kepada sejumlah pemerintah kalurahan.

Menurut Alfian, pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan PT Agrinas terkait pelaksanaan pembangunan KDMP. Hasil koordinasi tersebut memastikan bahwa seluruh pekerjaan pembangunan merupakan tanggung jawab Kodim 0730/Gunungkidul, sehingga tidak pernah ada instruksi maupun kewajiban bagi pemerintah kalurahan untuk menyerahkan dana.

“Kami sudah berkoordinasi dengan PT Agrinas. Untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih sepenuhnya menjadi tugas Kodim. Jadi tidak ada permintaan dana seperti yang disampaikan oknum tersebut,” tegas Alfian, Jumat (3/7/2026).

Alfian mengungkapkan, para pelaku menggunakan pola yang sama saat mendatangi sejumlah kalurahan. Mereka mengaku memperoleh mandat untuk melaksanakan pembangunan KDMP, kemudian meminta uang dengan dalih biaya pemasangan plakat dan pematangan lahan.

Beberapa wilayah yang didatangi antara lain Kalurahan Mertelu di Kapanewon Gedangsari serta Kalurahan Jerukwudel, Tileng, Balong, Jepitu, dan Karangawen di Kapanewon Girisubo. Dugaan aksi tersebut berlangsung pada 27 hingga 30 Juni 2026.

Di Kalurahan Mertelu, oknum itu meminta dana Rp2 juta untuk pemasangan plakat dan Rp80 juta untuk pematangan lahan. Sementara di Karangawen, mereka meminta Rp30 juta untuk pematangan lahan. Adapun biaya plakat sebesar Rp2 juta diajukan kepada seluruh kalurahan yang didatangi.

Meski demikian, Alfian memastikan tidak ada pemerintah kalurahan yang mengalami kerugian. Dugaan penipuan berhasil terungkap setelah para lurah memilih mengonfirmasi permintaan tersebut kepada Babinsa.

“Berkat komunikasi yang baik antara pemerintah kalurahan dengan Babinsa, hingga saat ini tidak ada kalurahan yang menjadi korban. Semua langsung melakukan konfirmasi sebelum memberikan respons terhadap permintaan dana tersebut,” ujarnya.

Alfian mengimbau seluruh pemerintah kalurahan agar selalu memverifikasi setiap informasi yang mengatasnamakan program pemerintah kepada instansi resmi.

“Kami mengingatkan seluruh pemerintah kalurahan agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengaku membawa program pemerintah. Lakukan verifikasi terlebih dahulu kepada instansi yang berwenang agar kejadian seperti ini tidak terulang,” katanya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Gunungkidul, AKP Tri Hartanto, mengatakan penyelidikan terhadap dugaan penipuan tersebut masih terus berlangsung. Polisi sebelumnya mengamankan tujuh orang saat melakukan pengukuran lahan di wilayah Girisubo pada Selasa (30/6/2026).

“Hasil pemeriksaan menunjukkan ketujuh orang tersebut terdiri dari enam pekerja dan seorang kontraktor. Mereka bukan pelaku utama, melainkan pihak yang mengaku dijanjikan proyek pembangunan 34 KDMP oleh dua orang berinisial SA dan KS di Semarang,” jelas Tri.

Tri mengungkapkan, untuk memperoleh proyek tersebut kelompok itu diminta mentransfer uang sebesar Rp60 juta, masing-masing Rp15 juta kepada SA dan Rp45 juta kepada KS. Namun, penyelidikan sementara menunjukkan proyek yang dijanjikan tidak memiliki dasar penugasan resmi.

“Kami sudah melayangkan surat pemanggilan kepada SA dan KS. Saat ini kami masih menunggu itikad baik yang bersangkutan untuk memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan,” pungkas Tri.