Tengah Diusulkan ke Pusat, Puluhan Koperasi di Gunungkidul di Ambang Pembubaran

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tengah berusaha melakukan pendataan dan penelusuran berkaitan dengan jumlah koperasi yang tersebar di Gunungkidul. Hal ini setiap tahun dilakukan agar dinas memiliki data yang valid dan dapat mengambil tindakan bilamana ada koperasi-koperasi yang sudah tak lagi aktif. Tindakan pemerintah yang bisa dilakukan adalah hingga melakukan pembubaran. Saat ini, puluhan koperasi sudah diusulkan untuk dilakukan pembubaran.

Kepala Bidang Koperasi, Sulatip mengatakan, mengacu pada data yang ada, di Gunungkidul terdapat 302 koperasi yang tersebar di hampir semua wilayah. Secara keseluruhan, koperasi berbagai jenis itu telah memiliki badan hukum dan ijin yang kuat. Namun sayangnya, ada segelintir koperasi yang sudah tidak aktif kembali. Baik dari kegiatan simpan pinjam, atau kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan mutu maupun kesejahteraan anggotanya.

Sejak beberapa bulan terakhir, jajaran dari bidang ini telah berusaha melakukan penelusuran berkaitan dengan jejak-jejak koperasi yang macet di Gunungkidul. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tahun ini dinas telah mendaftarkan 70 koperasi untuk dilakukan pembubaran.

“Yang aktif tidaklah seberapa jumlahnya. Maka dari itu kami ajukan untuk pembubaran. Kewenangan pembubaran sendiri ada di pusat kita hanya mengusulkan,” kata Sulatip, Kamis (08/11/2018).

Adapun dasar yang lainnya untuk kemudian koperasi bisa dilakukan pembubaran yakni jejak anggota, pengurus dan sekretariat sudah sulit ditelusur oleh petugas. Kemudian aktifitas yang sesuai dengan asas koperasi sudah tidak dijalankan dan tidak melaksanakan RAT sebagaimana menjadi syarat pokok berdirinya suatu koperasi.

“Baru 195 koperasi yang sudah melakukan RAT. Lainnya masih sulit untuk kami telusur,” imbuh dia.

Berkaitan dengan usulan pembubaran, menurutnya ada syarat yang harus terpenuhi, yakni lembaga tersebut harus terbebas dari segala tanggungan. Dalam artian tidak memiliki tanggungan atau hutang dengan pemerintah maupun dengan anggota masing-masing.

Jika sekiranya suatu koperasi telah macet atau tidak berjalan selama beberapa waktu, namun masih memiliki tanggungan maka koperasi itu tidak dapat dibubarkan. Pihak pengurus harus terlebih dahulu melunasi segala tanggungan yang ada.

“Kami hanya melakukan pendataan, kemudian dokumen dilengkapi dan diajukan ke pusat. Selebihnya mengenai pengkajian dan keputusan di tangan pemerintah pusat,” imbuh dia.

Ia pun menghimbau pada masyarakat untuk ikut andil dalam hal ini. Jika sekiranya ditemui koperasi yang sudah tidak aktif lagi, masyarakat diminta untuk melapor ke dinas. Langkah lanjutan tentu akan dilakukan oleh pemerintah. Kendati gencar melakukan pengajuan pembubaran, Sulatip juga berpesan bagi koperasi yang masih aktif untuk meningkatkan kualitas.

Pelayanan menjadi fokus peningkatan kualitas. Dengan demikian kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat.

Ia menegaskan bahwa menjamurnya koperasi sebenarnya juga sebagai dampak mulai majunya suatu daerah. Sehingga segala sesuatunya juga ikut terfasilitasi. Pundi-pundi rupiah juga semakin meningkat.

“Keterlibatan masyarakat dalam ikut membangun daerah justru semakin terlihat nyata dengan semakin banyaknya koperasi,” pungkas Sulatip.