Agar Masyarakat Tidak Ribet, BPJS Kesehatan Diminta Tidak Gonta-ganti Aturan

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat ini seakan menjadi gantungan masyarakat luas untuk dapat mengakses layanan kesehatan. Tak bisa dipungkiri, program pemerintah ini sangat membantu warga yang tengah menderita sakit dalam hal pembiayaan.

Namun di balik ketergantungan masyarakat terhadap layanan BPJS Kesehatan tersebut, banyak yang mengeluhkan prosedur berbelit yang harus ditempuh untuk memenuhi persyaratan terutama saat akan melakukan klaim. Sejumlah peraturan yang sering berubah juga mendapatkan banyak keluhan.

Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi meminta agar ke depan, peraturan yang menaungi layanan BPJS Kesehatan tidak terus berubah-ubah. Hal ini menurut Immawan lantaran layanan ini telah menyangkut kepentingan masyarakat secara sangat luas. Setiap adanya peraturan anyar meski bertujuan untuk menyederhanakan peraturan yang ada sebelumnya, tentunya memerlukan proses sosialisasi yang cukup panjang di kalangan masyarakat banyak. Padahal untuk layanan kesehatan semacam ini, sifatnya cukup mendesak.

“Jikapun nanti ada peraturan anyar, harus dilakukan sosialisasi yang baik, sederhana serta mengena di masyarakat. Hal ini karena layanan BPJS diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” urai Immawan, beberapa waktu lalu.

Adanya kesalahan data yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat menurut Immawan tak hanya terjadi di Gunungkidul saja, namun juga di seluruh wilayah di Indonesia. Saat ini menurutnya secara nasional belum sinkron dalam upaya member asuransi kesehatan yang lebih mudah. Pihak pemerintah daerah sendiri terus berusaha untuk memberikan masukan perihal updating data. Seperti misalnya yang seharusnya masuk akan tetapi tidak masuk, maupun sebaliknya.

“Masalah semacam ini tak hanya BPJS saja, akan tetapi juga dalam masalah pendataan mengenai kemiskinan,” imbuh Immawan.

Pemkab Gunungkidul ditegaskan Immawan memberikan perhatian serius pada sektor layanan kesehatan. Pihaknya terus mendorong peningkatan kualitaspelayanan baik pada BPJS Kesehatan maupun pelayanan di RSUD Wonosari maupun di puskesmas.

Sementara anggota DPRD Gunungkidul, Maryanta menyatakan bahwa pihaknya menyoroti adanya sejumlah kekurangan dari Pemkab Gunungkidul dalam menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat. Yang pertama adalah mengenai upaya pencegahan dan sosialisasi mengenai bidang kesehatan yang dirasa masih kurang. Menurut Maryanta, masih penuhnya sejumlah rumah sakit serta unit layanan kesehatan lainnya menandakan bahwa masih banyak warga Gunungkidul yang sakit.

“Ini menandakan bahwa usaha promotif dan preventif di bidang kesehatan masih belum berhasil. Masyarakat juga masih banyak yang tercover BPJS sehingga merasa terbebani ketika harus berobat,” beber dia.

Pihaknya juga melihat mengenai kurang maksimalnya pelayanan di bidang kesehatan dalam hal ini RSUD Wonosari dan Puskesmas. Ke depan ia menginginkan agar semua pelayanan bisa berlangsung secara humanis dan professional.

“Agar masyarakat bisa nyaman dalam mendapatkan layanan,” pungkasnya.