Hujan Tak Kunjung Kembali Turun, Pemerintah Pertimbangkan Perpanjang Status Darurat Kekeringan

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Hujan yang tak kunjung kembali turun membuat pemerintah mempertimbangkan untuk memperpanjang status darurat kekeringan yang saat ini diberlakukan. Status darurat kekeringan sudah ditetapkan sejak awal November 2018 silam. Sebelumnya, pemerintah sempat akan mencabut status ini yang berarti berimplikasi pada dihentikannya pemberian bantuan air bersih kepada masyarakat.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul, Edy Basuki menuturkan, dalam mengambil kebijakan, pemerintah sebenarnya berpatokan pada prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Dalam perkiraan cuaca yang dirilis beberapa waktu lalu, hujan diperkirakan akan merata terjadi di Kabupaten Gunungkidul pada minggu ketiga November ini.

Namun hingga saat ini menurut Edy, hujan justru tidak turun di Gunungkidul. Meski sempat terjadi hujan, namun sekarang ini, hujan tak lagi turun.

“Kita masih melihat situasi. Sebenarnya memang agak kuatir karena hujan berhenti di Gunungkidul,” katanya.

Ia menjanjikan, jika hingga minggu ketiga ini hujan masih belum juga turun, pihaknya akan memperpanjang status darurat kekeringan. Edi sendiri menambahkan, berdasarkan peraturan, untuk penetapan status darurat kekeringan ini, ada pembatasan lama waktu yaitu hanya berkisar satu bulan.

Menurutnya jika hujan tidak kunjung turun pihaknya akan menghitung kembali anggaran yang dibutuhkan untuk memperpanjang status darurat kekeringan.

“Untuk dropping air saat ini intensitasnya sudah mulai dikurangi, sebelumnya setiap hari kami mengirim 6 tangki air, tapi saat ini hanya 4 tangki,” katanya.

Adapun sejumlah wilayah memang masih terdampak kekeringan. Kawasan di utara saat ini menjadi prioritas penanganan dari BPBD Gunungkidul. Beberapa kecamatan yang terpantau masih membutuhkan bantuan dropping air adalah Kecamatan Ngawen, Nglipar, Semin.

“Tapi ada juga di kawasan selatan seperti sebagian Kecamatan Tepus, sementara untuk Kecamatan Panggang laporan dari Kasi Kesos Kecamatan Panggang sudah tidak membutuhkan lagi. Namun untuk jumlah pastinya masih kita data dari teman-teman di lapangan,” katanya.

Adapun bantuan dropping air bersih saat ini masih menggunakan anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT). Hal ini lantaran anggaran droping air bersih tahun 2018 sudah habis sejak Oktober 2018 lalu. Anggaran droping air bersih yang dikelola BPBD Gunungkidul sendiri selama 2018 adalah sebanyak Rp 638 juta.

“Penggunaan BTT ini mekanismenya adalah dengan menukarkan pengeluaran ke BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah). Artinya setiap pengeluaran seperti membeli air, ganti spare part, hingga membeli BBM, nanti SPJ-nya diajukan ke BKAD,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Panggang, Sumbiyono menambahkan, sebagian besar wilayahnya pada tahun 2018 ini memang terdampak kekeringan. Sebenarnya dari pemerintah kecamatan telah mengalokasikan anggaran untuk membantu dropping air. Namun sama seperti BPBD, anggaran ratusan juta ini sudah habis pada Oktober 2018 silam lantaran besarnya permohonan bantuan dari masyarakat.

“Anggarannya ada sekitar Rp 147 juta untuk 6 desa yang terdiri dari 44 padukuhan. Untuk bulan ini kita mengajukan anggaran tambahan,” tutupnya.