Jelang Pilur Serentak 2026 Gunungkidul, Baru 1 Lurah Serahkan LPJ Akhir Masa Jabatan

Wonosari, (pidjar.com)–Menjelang pelaksanaan Pemilihan Lurah (Pilur) Serentak 2026, puluhan lurah di Kabupaten Gunungkidul masih berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) akhir masa jabatan. Hingga pertengahan Juni 2026, dari 30 lurah yang diwajibkan menyusun laporan tersebut, baru satu lurah yang telah menyerahkannya.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) terus mendorong percepatan penyusunan LPJ agar seluruh tahapan administrasi Pilur Serentak dapat berjalan sesuai jadwal.

Kepala Bidang Bina Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan DPMKP2KB Gunungkidul, Kriswantoro, mengatakan penyampaian LPJ akhir masa jabatan merupakan salah satu tahapan penting yang wajib dipenuhi sebelum masa jabatan lurah berakhir.

Ia menjelaskan, seluruh lurah yang wilayahnya mengikuti Pilur Serentak 2026 telah diberitahu mengenai kewajiban tersebut melalui Bamuskal sejak 26 Mei lalu. Adapun batas akhir penyampaian LPJ kepada Bupati Gunungkidul ditetapkan pada 26 Juni 2026.

“Sudah dilaporkan ke lurah oleh Bamuskal pada 26 Mei lalu. LPJ akhir masa jabatan lurah paling lambat diserahkan ke bupati pada 26 Juni mendatang,” kata Kriswantoro, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, LPJ akhir masa jabatan menjadi dokumen penting yang memuat berbagai capaian pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, hingga program-program yang telah dijalankan selama masa kepemimpinan lurah. Dokumen tersebut sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban resmi kepada pemerintah daerah dan masyarakat sebelum pelaksanaan Pilur.

Meski tenggat waktu tinggal menghitung hari, tingkat penyelesaian LPJ masih tergolong rendah. Berdasarkan data DPMKP2KB, baru Lurah Dengok, Kapanewon Playen, Suyanto, yang telah menyerahkan laporan tersebut.

Sementara itu, puluhan lurah lainnya masih berada dalam tahap penyusunan, pengumpulan data, hingga pembahasan bersama Bamuskal.

Kriswantoro menegaskan para lurah masih memiliki waktu untuk menuntaskan laporan sebelum batas waktu berakhir. Ia juga menjelaskan bahwa tidak seluruh kalurahan peserta Pilur diwajibkan membuat LPJ akhir masa jabatan.

“Yang mengikuti Pilur ada 31 kalurahan. Namun Kalurahan Ngolor, Saptosari tidak diwajibkan membuat LPJ karena masa jabatan lurahnya sudah habis. Ini masih ada waktu untuk menyusun dan menyerahkan LPJ ke bupati dan panewu,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Forum Bamuskal Gunungkidul, Suharjono, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan penyusunan LPJ di masing-masing kalurahan. Percepatan penyusunan dilakukan karena tahun ini bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan sejumlah lurah yang akan mengikuti Pilur Serentak.

Menurut Suharjono, pada tahun-tahun sebelumnya laporan pertanggungjawaban biasanya disusun pada awal tahun. Namun kali ini proses tersebut harus dipercepat agar sejalan dengan tahapan Pilur yang sedang berjalan.

“Kami sudah melaporkan ke lurah agar segera membuat LPJ. Sudah kami cek perkembangannya, tapi memang sekarang masih dalam proses. Salah satunya di tempat saya tinggal, Kalurahan Ngawu, Playen,” katanya.

Ia menambahkan, penyusunan LPJ membutuhkan ketelitian karena harus memuat data yang valid terkait program dan kegiatan yang benar-benar telah dilaksanakan selama masa jabatan lurah. Karena itu, proses penyusunan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa dan harus melalui tahapan verifikasi serta pembahasan bersama Bamuskal.

“Nanti kalau sudah disepakati di rapat Bamuskal, baru diserahkan ke bupati,” ujarnya.