JJLS Tersambung 2025 dan Kekhawatiran PHRI Jalur Kota Sepi Wisatawan

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)– Pembangunan Jalan Jalur Lingkar Selatan (JJLS) di Kabupaten Gunungkidul ditargetkan selesai di tahun 2025 mendatang. Dengan menyambungnya jalur tersebut, diharapkan menjadi alternatif lalu lintas baik wisatawan maupun masyarakat umum. Kendati demikian, ada kekhawatiran dari Perhimpuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Gunungkidul manakala jalur ini telah tersambung dengan Kabupaten Bantul maupun Wonogiri.

Ketua BPC PHRI Gunungkidul, Sunyoto mengatakan, JJLS yang saat ini belum sepenuhnya jadi ini memang berdampak positif. Akses menuju Gunungkidul dan daerah lain dari sisi selatan akan lebih mudah dan cepat. Pertumbuhan ekonomi di kawasan selatan tentunya juga akan tumbuh, dimungkinkan justru akan lebih pesat dibandingkan dengan kawasan tengah maupun utara. Saat ini pun beberapa titik sudah mulai muncul perubahan ekonominya meskipun belum begitu signifikan.

Namun begitu, PHRI sendiri khawatir jika nantinya kawasan kota (tengah) dan sekitarnya akan tertinggal bagi dari pertumbuhan ekonomi maupun kunjungan wisatawannya. Sebab jika JJLS telah rampung pengerjaannya, biro perjalanan pasti akan memilih akses yang lebih mudah dan cepat yaitu melalui JJLS. Berbeda dengan saat ini yang masih melalui kawasan Kota Wonosari.

“Tentu ada kekhawatiran pertumbuhan ekonomi di tengah akan tertinggal jika JJLS selesai. Biro perjalanan pasti akan memilih akses yang lebih mudah dengan banyak pertimbangan. Selama ini kan tujuan wisatanya pantai, lha kalau sudah terhubung yang dari Jogja langsung JJLS tanpa lewat kota. Begitu pula yang dari Solo atau Jawa Timur juga langsung JJLS dan pantai,” ucap Sunyoto.

“Kalau begitu kan obyek wisata seperti minat khusus, air terjun dan lainnya tergeser. Mereka mempertimbangkan waktu, sebab sebagian besar untuk malam harinya kan di kota Jogja (Malioboro)dan sekitarnya,” imbuh dia.

Ia telah mengutarakan kekawatirannya tersebut kepada Bupati Gunungkidul, Sunaryanta. Ia berharap kekhawatiran PHRI dapat dipertimbangkan dan ada upaya tindak lanjut dari Pemkab Gunungkidul. Sebab selama ini 80 persen wisatawan memilih pantai untuk dikunjungi.

“Misalnya saja untuk jalan utama Wonosari-Baron itu dilakukan perbaikan, tidak harus diperlebar namun ada perbaikan. Jadi tetap dilewati oleh wisatawan dan ada pemerataan ekonomi,” papar dia.

Selain itu, obyek-obyek wisata seperti goa pindul, air terjun Sri Gethuk, dan obyek wisata lainnya dapat dioptimalkan kembali. Termasuk dengan hiburan malam sehingga lama tinggal wisatawan akan lebih lama kembali.

“Agar nantinya tidak ada kesenjangan bisa lah TBG dimanfaatkan agar setiap malam ada hiburan malam. Jadi lama tinggal wisatawan lebih panjang, dari pantai tidak langsung ke Jogja tapi ada melihat pertunjukan dulu di sektor tengah Gunungkidul (Kota),” imbuh Sunyoto.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Heri Nugroho menambahkan, akan menjadi hal yang sangat wajar jika pertumbuhan ekonomi wilayah selatan menjadi lebih hidup setelah akses JJLS yang sudah dibuka dari barat ke timur. Namun pemerintah juga tidak boleh lupa agar todak ada kesenjangan pertumbuhan ekonomi dikemudian hari.

“Jangan sampai terjadi kesenjangan itu, pemerintah daerah harus punya terobosan baru utk memaksimalkan destinasi wisata non pantai. Ada goa, air terjun, wisatawan budaya, wisata minat khusus dan lain sebagainya,” ucap Politisi asal Partai Golkar tersebut.

Infrastruktur di kawasan tengah yang saat ini menjadi akses utama juga perlu diperhatikan. Selama ini di momen tertentu sering terjadi kemacetan dan lain sebagainya. Dirinya sebagai wakil rakyat telah mengusulkan beberapa opsi agar infrastruktur diperbaiki oleh pemerintah.

“Saya sudah pernah usulkan, bahkan pernah saya omongke sisan wilayah songbiru kepras wetan ndalan, di ruas jalan Pasar Mulo harus kepras kanan jalan, kemudian depan balai desa Kemiri pas tanjakan di kepras barat jalan sampai Baron. Tapi belum ada respon,” imbuh dia.

Ia menekankan beberapa contoh wilayah menjadi mati karena adanya jalan tol dan berdampak pada ekonomi masyarakat. Apa yang terjadi di daerah lain seharusnya juga menjadi bahan evaluasi Pemkab Gunungkidul.

“Mestinya nanti ada koordinasi antara Kabupaten dan propinsi yang masing-masing punya kewajiban membangun jalan, sehingga akses tersebut tetep menjadi pilihan wisatawan,” tutup dia.