Mayoritas SD dan SMP di Gunungkidul Kekurangan Murid

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah selesai. Fakta di lapangan, kuota yang tersedia lebih banyak dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang lulus dan mendaftar sekolah. Kondisi ini berdampak pada beberapa sekolah yang kemudian minim pendaftar.

Sekretaris Dinas Pendidikan Gunungkidul, Winarno mengatakan pada PPDB tingkat SD terdapat 452 SD di Gunungkidul. Dari jumlah tersebut 328 sekolah di kekurangan murid, sebab pendaftarnya kurang 20 anak. Lulusan TK sendiri hanya sekitar 7.210 siswa sedangkan kuota SD lebih dsri 10 ribu kursi.

“Ada 2 sekolah swasta yang memang sudah tidak menerima siswa baru karena dari pihak yayasan mau menutup sekolahan tersebut. Pendataan yang kami lakukan ada sekitar 15 sekolah yang diwacanakan regrouping karena tidak mendapat siswa dan adanya beberapa pertimbangan,” terang Winarno.

Selain itu, untuk menangani kondisi ini pemeritah juga mulai melakukan pendataan terhadap anak-anak yang sekiranya berpotensi untuk masuk SD. Termasuk bagi sekolah perbatasan yang minim pendaftar dapat menerima peserta didik dari luar Gunungkidul.

Kondisi seperti ini ternyata tidak hanyanterjadi dijenjang SD saja. Di tingkat SMP pun demikian, jumlah kuota sekolah banyak yang tidak terpenuhi, bahkan beberapa diantaranya ada yang hanya terdapat 1, 2, 4  hingga belasan pendaftar.

Winarno menjelaskan, terdapat 102 SMP swasta dan negeri  di Gunungkidul dari jumlah tersebut 75 diantaranya kekurangan pendaftar. Sebagai contohnya salah satunya SMP di wilayah Playen maupun Karangmojo dari kuota 64 siswa hingga 24 Juni 2022 pukul 14.00 WIB baru terdapat 1 pendaftar.

“Ini masih kami lakukan penyisiran data. Masih terus diupdate dan kami sedang berembung mengenai solusi kondisi ini, termasuk dengan perpanjang masa pendaftaran,” paparnya.

Kurangnya jumlah siswa dibandingkan dengan jumlah kuota yang ada disinyalir lantaran berhasilnya program pemerintah, dalam hal ini Keluarga Berencana.