Menekan Angka Kasus Bayi Stunting di Gunungkidul

Wonosari, (pidjar.com)–Stunting masih menjadi persoalan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk diselesaikan. Meskipun dalam empat tahun terakhir ini selalu mengalami penurunan kasus stunting, namun masih adanya kasus stunting ini tidak melulu bicara soal angka sehingga harus ditekan seminimal mungkin. Hal ini lantaran, dengan menderita stunting, anak bisa terganggu perkembangannya.

Secara presentase, pada tahun 2017 tercatat 20,6% anak menderita stunting, kemudian turun pada tahun 2018 menjadi 18,47%, pada tahun 2019 turun kembali menjadi 17,94%, dan pada tahun 2020 turun kembali menjadi 17,43% atau setara dengan 5.390 balita penderita stunting.

Wakil Bupati Gunungkidul, Heri Susanto, menyampaikan, masih adanya kasus bayi stunting tak terlepas dari masalah kemiskinan yang selama ini menghantui Gunungkidul. Menurutnya, perlu adanya sinergitas dari berbagai level pemerintahan dan lapisan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan yang nantinya berbanding lurus pada menurunnya angka stunting.

“Melalui pemetaan data yang lebih konkret dan spesifik, bisa lebih kami prioritaskan dari pemerintah daerah bagaimana program kebijakan ini bersinergi. Sehingga kaitannya dengan penanganan stunting bisa lebih cepat tentu kami berharap lewat Lurah untuk bisa mengkoordinasikan data-data penting sehingga program bisa lebih terarah dan terukur,” ucap Heri, Selasa (30/11/2021).

Menurutnya, dalam pengentasan kemiskinan yang akan berdampak pada penanganan stunting dapat lebih terarah akan lebih mudah ketika data di lapangan konkret. Sehingga program yang dilaksanakan dapat lebih komprehensif dan adanya ketersinambungan antar program.

“Karena stunting ini penting untuk diperhatikan, stunting ini terjadi sejak atau bahkan belum dimulainya kehamilan tentu adanya pendataan valid dan akurat terutama data ibu-ibu hamil. Sehingga nanti pemerintah bisa hadir. Program kebijakan apa saja yang lebih tepat sasaran di Kalurahan mana di Dusun mana, jadi program kita lebih terarah,” sambung dia.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul, Nani Asyfiah, menambahkan, pihaknya terus mengupayakan penekanan angka stunting di Gunungkidul dengan membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang beranggotakan bidan, PKK, dan kader Posyandu.

“Nah mereka inilah yang nanti bergerak untuk melihat kondisi keluarga yang ada di wilayahnya. Di Gunungkiudul sudah ada 356 TPK yang terbentuk,” jelasnya.

Menurutnya, dari segi anggaran untuk penanganan stunting pihaknya menggunakan dana dari DAK lantaran anggaran dari APBD begitu minim untuk mengalokasikan program-program penanganan stunting.

“Kita upayakan 4 T bisa terlaksana, kemudian kita coba untuk mendampingi para remaja untuk mempersiapkan diri menuju gerbang pernikahan sampai dia nanti hamil kemudian mendapatkan anak. Anak dari usia dini sampai usia anak kita dampingi untuk gizi dan stimulannya,” terangnya.