APBD 2022 Disebut Penuh Tekanan Pihak Eksternal, PKS: Gunungkidul Mau Dibawa ke Mana?

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Eksekutif dan legislatif belum lama ini telah menyepakati Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Gunungkidul tahun 2022. Dalam prosesnya, pihak eksekutif sendiri sempat mengusulkan penundaan rapat. Alasannya, dirasa perlu pencermatan ulang karena ada beberapa hal yang belum sesuai dengan visi misi bupati Gunungkidul. Penundaan tersebut menjadi sebuah hal yang cukup mengagetkan, sebab selama ini baru pertama kali terjadi. Selain itu, banyak yang beranggapan dan berspekulasi bahwa APBD Gunungkidul tahun 2022 ini terlalu banyak kepentingan dari berbagai pihak tertentu.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Gunungkidul, Arif Wibawa. Menurutnya ada banyak sekali yang menjadi sorotan partai ini atas dokumen APBD tahun 2022 yang telah disahkan beberapa waktu tersebut. Menurut dia, pihak eksekutif dalam perangkaan dan program yang akan dijalankan tersebut digambarkannya seolah mengalami pressure yang tinggi. Ia membenarkan perihal sempat adanya permintaan penundaan dari eksekutif lantaran ada perangkaan dalam APBD 2022 yang masih belum terselesaikan.

Beberapa hal menjadi sorotannya diantaranya beberapa sektor pendapatan asli daerah (PAD) dalam penentuan target dirasa masih kurang berani. Pemerintah disebutkannya seolah mencari aman dengan angka-angka yang dipatok. Padahal jika dilihat dari segi potensi serta peluang, pastinya masih bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan yang didapat oleh pemerintah.

Jika pendapatan yang didapat semakin tinggi tentu nantinya imbal balik ke warga masyarakat juga akan bertambah lagi. Dengan demikian sedikit demi sedikit permasalahan yang dihadapi dapat terpecahkan. Sebagai contohnya saja PAD dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) yang hanya ditargetkan 23 miliar rupiah, padahal jika dilihat dari segi peluang target tersebut masih bisa ditingkatkan. Belum lagi dari sektor IMB yang hanya dipatok sebesar Rp 1,25 miliar rupiah.

“Pemilik modal (investor) yang masuk mulai banyak, kenapa ini tidak dipush untuk pendapatan yang didapat oleh pemerintah. Belum lagi hal-hal yang kecil yang sekiranya membutuhkan IMB itukan besar juga to potensinya. Seharusnya masih bisa ditingkatkan lagi,” papar Arif, Senin (29/11/2021).

Begitu pula dengan target PAD dari retribusi pariwisata, perparkiran, tera ulang dan lainnya yang seharusnya masih bisa ditingkatkan. Ia menyebut bahwa pemerintah saat ini masih dirasa kurang berani dalam mematok target. Padahal jika PAD naik tentu pembangunan infrastruktur, pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan serta pengangguran paling tidak bisa bergerak lebih cepat.

Belum lagi berkaitan dengan draf RAPBD beberrapa waktu lalu ternyata belum ada review dari Inspektorat. Ia menyebut bahwa draft APBD 2022 yang diajukan eksekutif ini masih disebutnya sebagai bahan setengah jadi dan dipaksakan untuk dilakukan pembahasan. Tentu ini nantinya tidak sejalan dengan hal-hal dalam pemerintahan.

“Kita sudah memberikan waktu longgar untuk pembahasan APBD 2022 ini, belum ada review dari Inspektorat kok sudah diajukan. Kesannya kok fenomena loncat indah dalam penyusunan APBD 2022 ini,” keluh dia.

Arif menyebut bahwa pihaknya merasa bahwa APBD 2022 yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ini ada sejumlah “titipan” dari kalangan yang bukan masuk dalam lingkaran eksekutif dan legislatif. Ketika disinggung perihal pihak-pihak yang kemungkinan ikut bermain tersebut, Arif enggan menjelaskan lebih lanjut. Ia hanya menyebut bahwa ada kemungkinan dalam prosesnya, orang-orang dekat penguasa yang kemudian sarat akan kepentingan berpotensi ikut memainkan APBD Gunungkidul 2022 ini.

Dicontohkannya, dalam Rapat Kerja yang ia ikuti, sempat ada program susulan yang diusulkan oleh eksekutif. Program tersebut adalah branding pembangunan Gunungkidul yang nilainya mencapai 5 miliar. Usulan ini sendiri sempat mendapatkan pembahasan alot antara pihaknya dengan eksekutif. Ia sempat meminta rincian penggunaan anggaran sebesar itu agar tidak mubadzir dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

“Lima miliar itu uang yang tidak sedikit, kita mempertanyakan urgensinya apa kemudian dalam kondisi semacam ini ada program branding ini. Ya saya perlu bilang, kalau sampai memang ada tim yang ikut bermain dalam APBD ini, ya mau dibawa ke mana Gunungkidul. Terlalu banyak akrobat kalau boleh saya bilang,” papar Arif.

Sementara itu, anggota Fraksi PKS, Hudi Sutamto menilai bahwa APBD Gunungkidul 2022 ini masih belum sesuai dengan visi dan misi Bupati sesuai dengan janji saat kampanye. Ada beberapa prioritas yang seakan terlupakan dengan program-program Bupati dalam siswa waktu jabatan yang cukup mepet ini. Diantaranya yang ia soroti adalah berkaitan dengan cita-cita mewujudkan pariwisata Gunungkidul yang mendunia. Dalam penganggaran dalam APBD 2022 ini, ia tidak melihat ada terobosan dari pemerintah dalam pengembangan pariwisata sesuai dengan ambisi yang digaungkan.

Seperti misalnya perbaikan jalur wisata Gunungkidul yang sama sekali tidak dianggarkan. Ia melihat, jika memang ada upaya lebih untuk membangun pariwisata, pemerintah bisa lebih memperbaiki akses jalur wisata.

“Kalau kita lihat, ada sejumlah jalur yang bisa diperluas maupun juga diperbaiki demi kenyamanan wisatawan. Tapi ini tidak ada anggarannya,” beber Hudi.

Ia juga mengamati tentang disorientasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dengan adanya kenaikan eselon, pada APBD 2022 ini, anggaran BPBD Gunungkidul justru mengalami penurunan. Saat ini ia melihat, dengan anggaran yang ada, anggaran BPBD hanya selesai untuk belanja pegawai.

“Sebenarnya ada banyak PR untuk BPBD Gunungkidul, tapi kalau seperti ini ya sudah,” tutur dia.