Ngaku Dibackingi Petinggi TNI dan Polri Jadi Jurus Penambang Liar Hindari Razia

Wonosari,(pidjar-com-525357.hostingersite.com)–Penutupan sementara lokasi tambang di Padukuhan Blembem, Desa Candirejo, Kecamatan Semin dan 2 titik di Tancep beberapa waktu lalu oleh jajaran Kodim 0730 Gunungkidul banyak diapresiasi oleh berbagai pihak. Momentum ini turut diikuti oleh puluhan warga sekitar penambangan yang membubuhkan tanda tangan penolakan adanya lokasi tambang di wilayah mereka. Pada Senin siang tadi, Forkompimca Ngawen yang terdiri dari Danramil, Kapolsek, Camat dan juga Kades Tancep menghadap Dandim 0730 Gunungkidul. Forkompimca mendukung penuh tindakan tegas yang diambil oleh Letkol Noppy Armiyanto menutup penambangan liar dan sekaligus mendeklarasikan Kecamatan Ngawen bebas dari penambangan yang merusak lingkungan tersebut.

Ditemui seusai pertemuan, Kepala Desa Tancep, Sunardi mengatakan, penambangan liar di Blembem, Desa Tancep sendiri telah beroperasi dalam waktu lama. Selama itu pula, warga merasa resah dengan aktifitas penambangan ilegal tersebut. Keresahan bukan tanpa sebab, mereka khawatir bencana alam akan datang ketika aktifitas terus dilakukan.

“Jalan banyak yang rusak, kalau hujan pasti jalannya licin. Beberapa rumah juga masuk dalam ancaman bahaya longsor jika hujan tiba,” terang Sunardi, Senin (19/08/2019).

Kades Tancep dan Camat Ngawen menunjukkan surat warga yang meminta penambangan liar ditutup

Ia mengatakan, penolakan warga sendiri dibuktikan dengan pengumpulan tanda tangan dari 6 RT serta karangtaruna yang meminta pihak desa menutup lokasi tambang. Namun lantaran keterbatasan kewenangan, pihaknya hanya menyampaikan teguran.

“Sudah kami berikan teguran berkali-kali,” ujar dia.

Camat Ngawen, Slamet Winarno juga mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya aktifitas tambang ilegal semacam ini perlu dihentikan. Sebab, hal tersebut juga bertentangan dengan aturan yang ada terkait dengan pajak.

“Kalau ada tanah keluar wilayah itu harusnya bayar pajak. Selama ini kan tidak karena itu ilegal. Maka harapan kami dihentikan,” ungkap dia.

Selain itu, aktifitas tambang juga dianggap membahayakan warga. Pasalnya, tanah dan bebatuan yang terus diambil dapat memicu terjadinya bencana alam bila mana hujan tiba.

“Kami sudah ingatkan untuk pengurusan ijin. Tetapi yang bersangkutan beralibi bahwa aktifitasnya ini dibekingi orang-orang besar ya seperti petinggi-petinggi (TNI Polri),” imbuhnya.

Sementara itu, Kapolsek Ngawen, AKP Kasiwon menegaskan pihaknya berkomitmen untuk menyetop praktek penambangan liar di wilayah Kecamatan Ngawen. Saat ini, pihaknya sudah meminta kepada seluruh penambang untuk menghentikan aktifitasnya. Jika nantinya masih tak menggubris himbauan tersebut, Kasiwon menyatakan siap mengambil langkah tegas.

“Kita ingin Kecamatan Ngawen bebas dari penambangan liar,” beber Kapolsek.

Masih dilokasi yang sama, Komandan Kodim 0730, Letkol Inf. Noppy Laksana Armyanto memgatakan bahwa pihaknya berusaha mendorong pengelola untuk mengurus perizinan. Namun selama ini ia menyebut tidak ada sikap kooperatif dari pengelola.

“Selama ini pengelola memang selalu mengaku kalau keluarga dari TNI dan Polri. Tapi saya yakin tidak ada petinggi TNI Polri yang jadi backing, itu hanya alibi saja,” tegas Noppy.

Pihaknya mendapat informasi bahwa selama ini yang bersangkutan telah lama melakukan penambangan di wilayah Gunungkidul. Selama itu pula tidak ada lokasi penambangan yang memiliki izin.

“Kita dorong untuk berizin dan melakukan aktifitas di daerah yang boleh untuk ditambang. Kalau di area berbahaya untuk warga juga tentunya tidak diperbolehkan,” imbuhnya.